Foto Bersama.
NATUNA – Bupati Natuna, Wan Siswandi dan Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Kamis (23/2/2023).
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, Sekda Natuna, Boy Wijanarko dan Kepala Dinas Kesehatan, Hikmat Aliansyah.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) bahwa kabupaten Natuna mempunyai kendala tentang keterbatasan dokter spesialis. Dengan kekurangan dokter spesialis ini, mengakibatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi kurang maksimal. Imbasnya, banyak pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit lain di luar daerah.
“Mohon izin pak menteri, sampai sekarang kami yang berada di Natuna, kabupaten perbatasan, sampai sekarang masih kekurangan dokter spesialis,” kata Wan Siswandi.
Karenanya, orang nomor satu di kabupaten berbatasan langsung dengan negara tetangga ini, meminta kepada Menkes agar memberikan tambahan kuota dokter spesialis di Natuna.
Selain meminta tambahan dokter spesialis, Bupati Natuna juga mengajukan proposal pembangunan Puskesmas di Kecamatan Pulau Panjang dan Pulau Seluan beserta dengan sarana-prasarananya seperti penambahan alat kesehatan dan sarana rumah sakit umum daerah.
Menanggapi persoalan ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersedia menyiapkan anggaran beasiswa bagi dokter yang akan mengambil spesialis. Bahkan, sang menteri akan memberikan kuota hingga 20 orang dokter spesialis. Namun ia meminta harus kembali bertugas di Natuna setelah lulus tes di fakultas tujuan.
Selain bersedia memberikan beasiswa bagi dokter spesialis, pihaknya juga menyiapkan program S1 Kedokteran bagi anak-anak Natuna yang berprestasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan, untuk program beasiswa dokter spesialis akan disiapkan mulai tahun ini. Sementara itu, untuk realisasi program S1 Kedokteran belum dipastikan kapan berjalan. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan penjejakan.
“Saya harap sejumlah usulan yang disampaikan kepada Menkes RI dapat terealisasi pada tahun 2024 mendatang. Dengan demikian, upaya memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat akan terwujud secara perlahan,” paparnya. (KG/IK)