Cabjari Tarempa Masuk ke Pondok Pesantren, Ajak Santri menjadi Jaksa

Berfoto bersama. (foto:ist)

ANAMBAS – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa memberikan penyuluhan dalam program Jaksa Masuk Pesantren (JMP) yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibawah pimpinan Kabag Hukum, Basiswan Mahulette dan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda kepada para santri dan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Khairul Ummah, Kamis (9/6/2022).

Munir Ponpes Khairul Ummah, Ustadz M.  Naim yang hadir beserta para pengasuh ponpes dengan santri dan santriwati menyambut antusias kehadiran jaksa di ponpes tersebut. Agenda ini adalah yang pertama kali menurut pimpinan Munir.

Kepala Cabjari Natuna di Tarempa, Roy Huffington Harahap menyampaikan sekaligus membuka materi dengan mengenalkan mengenai kejaksaan dan atribut sidang penuntut umum. Ia menyampaikan bahwa tugas jaksa sangat banyak diantaranya jaksa sebagai penuntut umum, penyidik tipikor, pengacara negara hingga eksekutor putusan pidana.

“Perlu diketahui, tugas dan fungsi jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai penyelidik atau penyidik,” sebutnya.

Ia mengingatkan, bahwa saat ini di Anambas hanya ada 2 orang jaksa. Oleh karena itu, Roy mengajak santri dan santriwati dapat menjadi bagian Korps Adhyaksa dimasa depan nanti karena bekal agama yang dimiliki sangat penting untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

“Saya berharap nantinya akan ada penerus dari generasi muda di Anambas, agar banyak masyarakat yang bisa mengenal jaksa sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas,” pesannya.

Materi juga disampaikan oleh Kasubsi Intel Cabjari Natuna di Anambas, Datun Alvin Dwi Nanda tentang pengertian bullying dan menjelaskan, bahaya bullying di sekolah. Kemudian materi mengenai cyber bullying. Bentuk-bentuk bullying yaitu fisik, psikis, seksual dan pengabaian. Sedangkan bentuk cyber bullying adalah bullying melalui sarana media internet yang tujuan merugikan korban.

“Diharapkan korban bullying bisa berani berbicara dan melaporkan tindakan merugikan tersebut kepada orang tua, guru bahkan penegak hukum,” ucap Alvin.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Herianto, S.IP berpesan, agar bisa mengambil ilmu tentang hukum yang diberikan oleh narasumber sehingga bisa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

“Atas nama Pemkab Anambas, saya harapkan santri dan santriwati bisa mengikuti sosialisasi ini, agar kedepannya bisa dan mau menjadi generasi penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Anambas,” tutupnya. (KG/WNY)