Oleh: Iskandar Zulkarnain Nasution
Penulis pengamat sosial di Kepri.
HARI keempat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, menorehkan banyak kisah. Ada kisah yang seakan lucu, ada juga kisah yang menunjukkan apatisme dan ada juga kisah yang mengharubirukan. Belum ada kisah yang membangkitkan gelora semangat kita.
Kisah lucu pertama, ketika day one (PPKM) Darurat diberlakukan, isteri, yang bergerak di bidang konstruksi berangkat awal, dan sebelum berangkat, menyiapkan semua surat surat yang diperlukan dalam perjalanan nanti.
Dia kuatir, kalau tidak disiapkan akan terkendala dalam perjalanannya. Ada penyekatan kabarnya di beberapa titik dan itu semua merupakan rute untuk ke kantornya. Berangkatlah dia dengan mengucap basmallah dan memohon restuku yang kebetulan tetap patuh pada work from home (WFH).
Setengah jam kemudian, dia menghubungi dan bercerita, tidak ada penyekatan itu. Dan keheranan melanda kami berdua. Tapi tak lama, sekitar satu jam berikutnya, dia men-share foto-foto petugas sedang bekerja melakukan penyekatan.
Ternyata ada, tapi kehadirannya mulai agak siang. Itu bisa dimaklumi karena perlu briefing dan penyesuaain kondisi di hari pertama. Istri tertawa senang, karena dia sudah mempersiapkan semua yang diperlukan.
Besoknya para petugas sudah berjaga semenjak pagi dan pembatasan darurat mulai efektif berlaku di jalan. Namun, berbeda dengan kisah viral di medsos, di Batam para petugasnya terkesan ramah dan penuh pengertian. Sangat humanis. Namun yang jadi masalah, ternyata penyekatan dianggap hanya sekadar mengalihkan rute, bukan menutup rute. Rute utama, jalanan menjadi kosong, sekosong kantong saat ini. Jalanan lain, jadi alternatif walaupun harus menghabiskan bensin karena memutar.
Kisah apatis kedua, ketika day one, para pegawai yang termasuk dalam sektor esensial tetap berangkat kerja, namun harus bekerja di Kota Tanjungpinang, pegawai ini bertempat tinggal di Kota Batam.
Sebelum berangkat, di Pelabuhan Punggur harus menunjukkan surat rapid test antigen. Begitu tiba di Pelabuhan Tanjungpinang juga harus melakukan itu. Akhirnya di hari ketiga, dia curhat, hidungnya terasa sakit karena ditusuk terus untuk ambil sample swab antigen. Apa tidak ada jalan lainkah? Harus kah dilakukan tusuk hidung ini terus sampai PPKM Darurat selesai, bahkan kabarnya akan diperpanjang? Bagaimana kabar hidungnya kelak, dia susah memastikan. Solusi yang saya tawarkan hanya satu, stay at home, di Tanjungpinang. Jangan dulu balik ke Batam.
Lain lagi pengalaman kawan yang bertempat di Kabupaten Bintan dan bekerja di Kota Tanjungpinang, mereka mulai disekat sejak day one, namun pada day two, mulai diberlakukan setiap pelintas harus menunjukkan surat rapid test antigen negatif, kalau tidak memiliki, pos penyekatan menyediakan sarana rapid test antigen, namun berbayar, pelintas tersebut yang membayar secara pribadi.
Di sisi lain, puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah Kota Tanjungpinang menyediakan fasilitas gratis rapid test tersebut untuk masyarakatnya. Akhirnya, terjadi gelombang protes, Kota Tanjungpinang yang PPKM Darurat, mengapa masyarakat Bintan yang dipersulit ke Tanjungpinang?
Bukankah PPKM Darurat artinya meningkatkan pembatasan kegiatan dengan target penihilan pergerakan orang baik di dalam maupun yang di luar masuk ke dalam. Harusnya kebijakan itu didukung dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Bintan untuk menyediakan gratis rapid test antigen tersebut.
Kisah haru biru ketiga, kita dikejutkan awal penerapan PPKM Darurat dengan berita bahwa Gubernur Kepri Ansar, terpapar Covid-19 dan mengisolasi diri di kediaman pribadinya di Kota Tanjungpinang. Di berita diumumkan, beliau baru mengetahui terpapar pada day minus one PPKM Darurat.
Tapi, beliau tetap memberi arahan dan konsolidasi untuk penerapan PPKM Darurat di Provinsi Kepri. Muncul wacana di media, Wakil Gubernur Marlin, mengambil alih tugas Gubernur dalam beberapa kesempatan. Tak dinyana, seakan ingin menegaskan bahwa Gubernur sehat walaupun terpapar Covid-19, beliau melantik Pejabat Sekretaris Daerah secara virtual. Ternyata terpapar Covid-19, tidak melemahkan semangat pengabdian Gubernur untuk memastikan roda birokrasi dapat berjalan efektif khususnya di masa PPKM Darurat ini. Sebuah kebijakan yang sangat tepat waktu. Semua isu yang berseliweran mengenai kondisi kesehatan beliau langsung punah.
Apatah lagi, melalui kesaksian langsung seorang sahabatnya, yang mendeskripsikan bahwa Gubernur tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Ini menumbuhkan optimisme di kalangan masyarakat, bahwa kita sekali lagi diberkahi dengan pemimpin yang fokus dalam melayani masyarakat dalam situasi apapun jua.
Para pelintas batas, salah satu contoh dari Kota Padang, Sumatera Barat tiba di Batam melalui Bandara Hang Nadim, mereka tidak menggunakan surat rapid test PCR, tapi hanya surat rapid test antigen. Ada 58 orang yang menggunakan surat rapid test. Satuan tugas bertindak, semuanya dilakukan rapid test PCR gratis kabarnya. Dari jumlah itu, diketahui ada enam yang positif rapid test PCR, langsung diisolasi.
Di sisi lain, kebijakan Kota Tanjungpinang untuk melakukan raid test bagi penumpang dari Batam dalam beberapa hari saja sudah mendapati 19 orang positif, berdasarkan rapid test antigen dan langsung dibawa untuk isolasi terpadu. Mereka membayar sendiri tes tersebut.
Dan ada salah seorang akademisi malah secara sarkas bertanya di grup WhatsApp (WA), sudah berapa hari PPKM Darurat diberlakukan, kenapa masih tinggi angka terkonfirmasi positif? Pertanyaan ini saja sudah melukai hati para petugas yang bekerja menyekat arus di jalan, di pelabuhan dan di bandara.
Belum lagi para petugas medis dan tenaga kesehatan, yang sudah mulai kehilangan asa karena kasus yang semakin meningkat dan jumlah kematian yang berlomba hari demi hari, sementara insentif mereka belum ful dibayar konon. Bahkan, beberapa sejawat mereka sudah berguguran dalam upaya tetap melayani kesehatan masyarakat kita. ***