Dewan Minta BP Batam Bantu Warga Kampung Tembesi Tower Dapatkan Legalitas, Budi: Pernah Masuk SK Kampung Tua

 

Komisi I DPRD Batam, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) solusi legalitas Kampung Tembesi Tower di ruang rapat Komisi I DPRD Batam, Selasa (28/9/2021).

BATAM (Kepriglobal.com) – Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam, membantu warga Kampung Tembesi Tower mendapatkan legalitas.

“Secara defakto warga di sana sudah bermukim puluhan tahun memperjuangkan legalitas, pernah masuk kampung tua berdasarkan SK Wali Kota nomor: KPTS.105/HK/III/2004 dan aset negara sudah ada dikucurkan di sana,” ujar Budi memimpin rapat dengar pendapat (RDP) legalitas Kampung Tembesi Tower di DPRD Batam, Selasa (28/9/2021).

Disniko S dan Mulyo Hadi perwakilan BP Batam dalam RDP tersebut, mengakui sudah pernah turun ke Kampung Tembesi Tower. Hasil penelusuran mereka, memang ada Posyandu, masjid, musala, dan fasilitas publik lainnya.

Terhadap permintaan dewan tersebut, kata Niko panggilan Disniko, BP Batam akan memberikan solusi terbaik. Apalagi, daerah Tembesi Tower sebagian ada pemukiman dan sebagian peruntukan jasa.

Diakui Niko, BP Batam sudah mengalokasikan Tembesi Tower kepada dua perusahaan yaitu PT Vincent Property izin prinsipnya diterbitkan 14 April 2004. Kemudian, PT Tritunggal diberikan izin prinsip 24 September 2003.

Pengacara Warga Kampung Tembesi Tower, Orik Ardiansyah, menyayangkan BP Batam mengalokasikan Kampung Tembesi Tower kepada dua perusahaan tersebut.

“Padahal secara historis, jauh sebelum BP Batam mengalokasikan Kampung Tembesi Tower ke perusahaan, warga sudah menyurati Wali Kota Batam tanggal 16 November 2001, permohonan pelestarian dikukuhkan sebagai pemukiman penduduk,” ujar Orik.

Berawal dari surat tersebut, Wali Kota Batam mengeluarkan surat keputusan nomor: KPTS.105/HK/III/2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam. Dalam lampiran, Tembesi ditetapkan 40 hektare kampung tua dengan catatan belum diukur.

Dalam RDP tersebut, terungkap bahwa luasan kampung tua Tembesi diciutkam dari 40 hektare menjadi 25,6 hektare dalam Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batam 2020-2040.

Orik mempertanyakan kepada BP Batam, berdasarkan historis dan bukti-bukti dasar legalitas Kampung Tembesi Tower, apakah izin yang telah dialokasikan kepada perusahaan bisa ditarik kembali berdasarkan aturan yang ada, dan bagaimana dengan uang wajib tahunan otorita (WTO)

“Bisa Pak. BP Batam memberikan surat peringatan 1 sampai 3. Kemudian, BP Batam mengembalikan pembayaran WTO sisa tahun yang belum dipakai,” jawab Niko.

RDP tersebut diakhiri dengan DPRD meminta kepada BP Batam memberikan kemudahan bagi warga mendapatkan legalitas, dengan mempertimbangkan histori dan fakta-fakta yang ada.

“Saya kira Pak Wali mau. Karena Pak Wali juga Ex Officio Kepala BP Batam,” ujar Budi.

Komisi I juga sepakat, mengagendakan RDP berikutnya, memperdalam kenapa aset negara sudah dikucurkan ke Tembesi Tower yang dalam RDP baru ketahuan, belum mendapatkan legalitas dari BP Batam. (KG/PAN)