DPRD dan Pemkab Anambas Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2022

Foto bersama Bupati Anambas, sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta sekwan. (foto:ist)

ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2022, Selasa (20/9/2022).

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2022 oleh Ketua DPRD Anambas, Hasnidar. (foto: ist)

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar dengan jumlah anggota legislatif yang hadir mengikuti 12 dari 20 orang, sehingga rapat tersebut dinyatakan kuorum.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2022 oleh Wakil Ketua I DPRD Anambas. (foto: ist)

Ketua DPRD Anambas, Hasnidar menyampaikan, bahwa dilaksanakan kegiatan hari ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menerangkan gambaran secara umum tahapan dan mekanisme penyusunan APBD perubahan tahun 2022 yang nantinya rancangan peraturan daerah.

“Rapat kali ini ialah Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2022 antara DPRD dan Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan serangkaian susunan wajib harus kita laksanakan bersama yang nantinya semua ini mulai proses perencanaan pelaksanaan pengendalian sampai tahapan evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan yang tepat sasaran,” ucap Hasnidar.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2022 oleh Bupati Anambas, Abdul Haris, SH. (foto; ist)

Dirinya juga mengatakan, program kualitas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD, yang penentuannya dapat dilakukan setelah memperhitungkan belanja pegawai prioritas merupakan suatu upaya mengutamakan sesuatu dari pada yang lain yang dianggap paling penting dengan prioritas prestasi yang ada.

“Penetapan prioritas tidak hanya mencakup apa yang penting untuk dilakukan tapi juga menentukan peringkat kewenangan, urusan, fungsi, program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain,” katanya.

Para tamu undangan yang menghadiri Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2022. (foto: ist)

Hasnidar juga mejelaskan, hal ini bertujuan kebutuhan masyarakat secara ekonomis, rancangan perubahan pada tahun 2022 diakui telah mengalami keterlambatan dari jadwal tahapan yang sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Meskipun mengalami keterlambatan, kita masih tetap berkomitmen agar tetap menyetujui rancangan Peraturan Daerah APBD perubahan tahun anggaran 2022 yaitu paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” jelasnya.

Sejumlah Anggota DPRD Anambas yang menghadiri Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2022. (foto: ist)

Selanjutnya, untuk memenuhi tata urutan persidangan dan mekanisme dalam agenda rapat pada hari ini, sebelum kita sebelum ke tahap selanjutnya dalam penyusunan APBD dilakukan penandatanganan rancangan kuat perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh badan anggaran.

“Angka rancangan perubahan tahun 2022 ini mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp 720 juta,” kata dia sembari melakukan tandatangan nota kesepakatan KUA-PAS APBD perubahan tahun anggaran 2022 oleh Bupati Kepulauan Anambas.

Sejumlah Anggota DPRD Anambas yang menghadiri Rapat Paripurna Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2022. (foto: ist)

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekdakab Anambas, sejumlah kepala OPD, perwakilan dari instansi vertikal, partai politik, ormas, toga dan tomas. (KG/WNY)