Gubernur Surati Menhub, Terkait Kewenangan Laut Tentang Retribusi Daerah

 

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan kapal kargo di perairan Kepri.

TANJUNGPINANG (Kepriglobal.com) – Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad telah menyurati Menteri Perhubungan (Menhub) guna menindaklanjuti penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah yang beredar luas di masyarakat Provinsi Kepri.

Hal ini menurut Gubernur, sangat perlu disikapi dan ditanggapi demi kepastian hukum dan penegakan hukum, guna menghapus pemahaman kurang baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Minta Fatwa Mahkamah Agung

Menyikapi kesimpangsiuran ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memutuskan, menghentikan sementara pungutan retribusi daerah berdasarkan surat dari Menhub.

Langkah berikutnya, Pemprov Kepri akan melakukan upaya hukum meminta fatwa Mahkamah Agung (MA), terkait pemahaman regulasi hukum yang mengatur terkait pelayanan retribusi kepelabuhan daerah.

“Tujuan surat tersebut, sekaligus menghilangkan praduga Pemprov Kepri telah mengenakan pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak biaya tinggi,” jelas Gubernur, Selasa (21/9/2021).

Sejauh ini, ditegaskan Gubernur, Pemprov Kepri taat asas hukum dalam pemberlakukan retribusi daerah, mengacu pada ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (PDRD).

Dalam UU PDRD, tegas Ansar, objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang
disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola pemerintah daerah.

Rincian atas jenis-jenis jasa pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya, di lingkungan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 2009,
diuraikan secara terperinci sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dengan Permenhub Nomor PM 72 tahun 2017 tentang jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan.

Permenhub Nomor PM 72 tahun 2017 itu, mengelompokkan tarif pelayanan kepelabuhanan menjadi dua jenis meliputi tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dan tarif pelayanan jasa terkait kepelabuhan.

“Total jenis pungutan jasa sebanyak 50 jenis. Dalam penerapannya di lingkungan pelabuhan ,wajib mengacu dan mempedomani akan hak kepemilikan, hak
penyediaan dan/ atau hak pengelolaan,” kata Gubernur.

Adapun pungutan jasa kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan, lanjut Gubernur, harus disesuaikan dengan perkembangan pengaturan pembagian wewenang akan
pengelolaan wilayah laut.

Sesuai amanah Pasal 18A UUD 1945, Pasal 27 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 75 ayat (6) UU Nomor 17 tentang Pelayaran, terdapat kewenangan atribusi oleh daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut, mengakibatkan adanya hak pungutan terhadap dua jenis jasa pelayanan kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan yang dikenakan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut yaitu jasa labuh/ parkir kapal dan penggunaan perairan yang berlangsung di dalam ruang laut, jelas Gubernur, hak pengelolaan daerah provinsi yaitu di dalam 12 mil laut dari garis pantai.

“Oleh karenanya, diusulkanlah kedua jenis pungutan jasa pelayanan kepelabuhanan tersebut ke dalam rancangan peraturan daerah, tentang retribusi daerah dan
dibahas dengan mekanisme sesuai UU 28 tahun 2009. Kemudian disetujui dan disahkan menjadi Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang retribusi daerah Provinsi Kepri,” jelas Gubernur.

Untuk meluruskan kesimpangsiuran ini, ujar Gubernur, penerapan Perda Nomor 9 tahun 2017 terkait jasa pelayanan kepelabuhanan pada pelayanan kepelabuhanan yang dimiliki dan dikelola Pemprov Kepri, tidak pernah gegabah menerapkannya.

Saat Perda Nomor 9 tahun 2017 diundangkan, seluruh pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan yang sebelumnya merupakan pungutan PT Pelindo (Persero), telah diambil alih pemungutannya oleh Kementerian Perhubungan sejak September 2015 dipungut di semua wilayah perairan, tanpa membedakan wewenang akan pengelolaan wilayah laut.

Terkait hal ini, kata Gubernur, perlu diselaraskan kembali agar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pungutan berganda. Yaitu dengan cara pungutan Pemerintah Pusat untuk kedua jenis jasa tersebut di dalam 12 mil dihentikan, mengingat Pemprov Kepri sudah siap melaksanakan wewenangnya atas pemanfaatan wilayah laut.

“Sehingga, pasal 115 ayat (2) UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengatur bahwa Pemerintah mengambil-alih wewenang karena Pemerintah Daerah tidak melaksanakan wewenangnya gugur dengan sendirinya,” kata mantan anggota DPR RI ini.

Upayameyakinkan jenis pungutan jasa kepelabuhanan hak daerah tersebut, kata Gubernur, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari biaya tinggi karena pungutan berganda, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian kepada masyarakat/ badan usaha pengguna.

Jawaban terhadap kehati-hatian tersebut, ungkap Gubernur, Pemprov Kepri melakukan beberapa upaya hukum, administratif, serta pelayanan untuk memperjelas perbedaan dan pemisahan akan wilayah berlakunya pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan yang tertuang dalam PP Nomor 15 tahun 2016, dengan yang tertuang di dalam Perda Nomor 9 tahun 2017.

“Saat ini kita sedang meminta penjelasan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, yang telah menjelaskan jasa labuh yang dipungut Kementerian Perhubungan adalah atas penggunaan alur pelayaran,” ujar Gubernur.

Di samping itu, Pemprov Kepri juga minta agar diselesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi di Kemeterian Hukum dan HAM sebagaimana amanah pasal 16 UU Nomor 30 tahun 2014.

Kesimpulan hasil sidang, di antaranya menguatkan hak daerah atas pungutan jasa labuh dalam arti parkir kapal dan penggunaan perairan dalam 12 mil menjadi hak daerah dan di atas 12 mil merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

“Hasil sidang berupa kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Pemprov Kepri dengan Kementerian Perhubungan, dengan disaksikan Majelis Pemeriksa dan Kementerian terkait,” terang Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga meminta agar legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang telah memberikan pendapat hukumnya, yaitu menguatkan hak daerah atas otonomi pengelolaan wilayah laut 0-12 mil, dengan mempertegas bahwa tindakan pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan terhadap pungutan atas pemanfaatan wilayah laut dalam 12 mil, sesungguhnya telah bertentangan dengan asas legalitas.

Kemudian memohon pendapat juga kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri. Hasilnya, Ombudsman Kepri memberikan penegasan, sudah sewajarnya Pemerintah Daerah melaksanakan hak atas wewenang yang telah diberikan melalui amanah peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian pelayanan
publik.

Kemudian, meminta adanya asistensi kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan pungutan daerah provinsi adalah kegiatan labuh kapal di ruang perairan pelabuhan dan wilayah labuh serta penggunaan perairan di wilayah kewenangan daerah provinsi. Yaitu dari garis pantai sampai dengan paling jauh 12 mil laut, dan tidak berlaku pada wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai.

“Bahkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019, menegaskan kepada Pemprov Kepri untuk segera melaksanakan pungutan jasa labuh yang merupakan wewenangnya dengan membuat kesepakatan teknis dengan Kementerian Perhubungan,” jelas Gubernur.

Adapun untuk area perairan dalam 12 mil yang berfungsi sebagai pelabuhan (area labuh jangkar), kata Gubernur, telah dilakukan langkah pengaturan dan pengawasan serta promosi yang maksimal.

Hal tersebut, sebagai bentuk pelayanan yang berkelanjutan berupa pengalokasian dalam tata ruang laut dan secara bertahap melakukan survey hidro oseanografi, studi lingkungan dan pengawasan lingkungan laut, serta pengawasan pelaksanaan dengan membentuk satuan tugas pengawasan dan promosi oleh Gubernur Kepri, serta pelayanan secara online yang sedang dalam tahapan penyiapan.

Mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan, kesepakatan sidang penyelesaian sengketa perundang-undangan, pendapat hukum, pertimbangan,
asistensi dan catatan saran LHA BPK RI, maka Pemprov Kepri berkali-kali meminta penyelarasan dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tetapi permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi.

Justru tanggal 17 September 2021, Plt Dirjen Perhubungan Laut menyampaikan surat kepada para Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) se-Kepri, termasuk Sulut dan Sumsel dengan memberikan penjelasan yang cenderung kurang tepat dan kesimpulan pandangan terhadap Perda Nomor 9 tahun 2017, tanpa dasar dan klarifikasi dengan Pemprov Kepri

Isi surat tersebut, kata Gubernur lagi, dinilai bertentangan dengan seluruh pertimbangan hukum, pendapat, hasil sidang non litigasi, dan kesepakatan yang telah dibuat bersama serta surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 550/10589/SJ tanggal 30 November 2018.

Surat Mendagri Nomor: 550/10589/SJ tersebut, mengarahkan para Kepala KSOP dan UPP melakukan perbuatan melampaui wewenang berupa anjuran, pelaksanaan pungutan jasa PNBP melampaui batas berlakunya wewenang, tanpa koordinasi sedikitpun dengan Pemprov Kepri, yang berdampak pada timbulnya sengketa kewenangan.

Atas dasar hal itu semua, Gubernur memohon kepada Menhub, agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut, dengan cara menginstruksikan agar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan hasil kesepakatan dengan Pemprov Kepri, khususnya terkait pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan yang telah disepakati di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 31 Oktober 2018, dan bersama-sama Pemprov Kepri melakukan harmonisasi teknis dalam penerapan.

“Kita dalam bekerja sudah sesuai aturan hukum. Pemprov Kepri menyurati Menhub, dengan tujuan meluruskan tatanan hukum yang kita nilai kurang pas,” tutup Gubernur. (KG/PAN)