BATAM — Komisi II DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi terkait permasalahan yang dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Perumahan Genta I, Kecamatan Batu Aji, Rabu (10/12/2025) sore. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, S.Pd.I, didampingi Wakil Ketua Komisi II Muhammad Syafe’i, ST., MM, serta anggota Komisi II Setia Putra Tarigan, Kamaruddin, SE., MM, dan Hj. Umi Kalsum.
Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas UMKM, Dinas Perhubungan, DBMSDA, Kasat Lantas Polresta Barelang, Camat Batu Aji, dan Lurah Buliang. Selain itu, hadir pula perwakilan Forum Musyawarah Warga serta Ikatan Masyarakat UMKM Perumahan Genta I.
Rakor digelar menyusul laporan para pedagang kecil di sekitar Perumahan Genta I yang mengaku mengalami penurunan omzet secara signifikan, bahkan sebagian terpaksa menutup usahanya sejak dilakukan penutupan akses jalan di kawasan tersebut. Penutupan akses dinilai menyulitkan masyarakat untuk menjangkau lokasi usaha para pedagang, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi mereka.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, menilai pelaku UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang menggantungkan perekonomian keluarga dari usaha tersebut, sehingga diperlukan solusi yang tidak hanya memperhatikan aspek ketertiban lalu lintas, tetapi juga keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan antara perwakilan pedagang dan instansi terkait. Para pelaku UMKM pada prinsipnya menyampaikan satu permohonan utama, yakni agar akses jalan yang ditutup dapat kembali dibuka.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa kawasan tersebut dinilai kurang ideal untuk aktivitas UMKM karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas. Meski demikian, Komisi II DPRD Kota Batam bersama instansi teknis sepakat untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan dan penataan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat.
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama untuk mendorong dibukanya kembali akses jalan dimaksud. Karena sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perhubungan, Bina Marga, dan Kasat Lantas Polresta Barelang tidak hadir, hasil rapat tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPRD Kota Batam untuk ditindaklanjuti. kg/hum
