ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas bersama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) mengunjungi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) untuk menyampaikan usulan pembangunan pasar tradisional dan pasar loka yang ada di Anambas, Rabu (6/4/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Bappeda, Kepala Dinas DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepada Dishub LH juga turut hadir untuk menyampaikan usulan yang nantinya dapat disejalankan bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Kedatangan Gubernur Kepri bersama rombongan Bupati Kepulauan Anambas disambut baik dan pihaknya mendapatkan respon yang positif, bahkan kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wamen Perdagangan, Jery Sambuaga.
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas tidak hanya mengusulkan terkait dengan pembangunan saja, Pemkab Anambas juga mengusulkan kucuran anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan pasar tradisional dan Rp 19 miliar untuk pembangunan pasar loka kepada Kementerian Perdagangan.
“Untuk nilai total pembangunan yang mencapai millaran tentunya akan sulit apabila menggunakan dana APBD, maka dari itu untuk pembangunan yang besar maka diusulkan ke kementerian terkait,” kata Abdul Haris.
Ia menyampaikan, wacana pembangunan 2 pasar tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang dan semua yang dibutuhkan dari dokumen serta persyaratan sudah lengkap dan siap.
“Dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, kita tinggal menunggu alokasi anggaran masuk pada tahun 2023 mendatang,” ucapnya.
Abdul Haris juga mengatakan, bahwa Pemkab Anambas terus menggesa dan mengusulkan program pembangunan ke sejumlah kementerian, hal ini dilakukan agar usulan yang disampaikan dapat masuk dalam penyusunan anggaran.
“Kita sejak bulan Februari terus melakukan roadshow ke sejumlah Kementerian, hal ini dilakukan karena mengingat saat ini merupakan bulan-bulan terbaik yang mana Pemerintah Pusat sedang melakukan penyusunan anggaran, sehingga apabila Pemkab Kepulauan Anambas datang ke kementerian pada bulan Juni, Juli ataupun Agustus maka pergerakan dalam menggesa usulan pembangunan tersebut sudah tidak efektif lagi, dikarenakan pembahasan telah selesai dilakukan,” kata Abdul Haris.
Selain itu, ia berharap agar seluruh usulan tersebut dapat masuk dalam usulan pemerintah pusat pada tahun 2023, sehingga pembanguan di Kabupaten Kepulauan Anambas nantinya tercapai seperti harapan bersama.
“Kita sangat berharap agar usulan ini bisa terealisasi secepatnya dan bermanfaat bagi masyarakat Anambas khususnya, sehingga Anambas bisa lebih maju dan bersaing,” harapnya. (KG/WNY)