M. Saleh : PTT dan THL Lingga Butuh Solusi, Bukan Kegaduhan Publik

LINGGA – Gejolaknya berbagai macam statmen usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait dengan pemberhentian ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL), di lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga berlangsung panas.

Hamparan demi lemparan yang dikemukakan baik itu di bagian internal Ekskutif maupun pemerintah masih bergejolak.

Adapun statmen yang dikeluarkan Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin, yang menyebutkan ketua Komisi I DPRD Lingga “Jangan Cari Panggung di Tengah Masalah”. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Lingga.

Tokoh masyarakat (Tomas) Kabupaten Lingga, M. Saleh mengatakan seharusnya Ketua DPRD Lingga tidak mesti menanggapi hingga sedemikian, karena penyegeraan pelaksanaan RDP oleh Komisi I tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat, yang berkaitan tentang kebijakan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Lingga yang tidak memperpanjang masa kerja PTT dan THL.

“Sebelum RDP dilaksanakan oleh Komisi I, saya sudah menemui Armia dan Saparuddin untuk mendapatkan saran masukan terkait hal PTT dan THL yang diberhentikan, mereka pun menyarankan agar saya maupun pihak masyarakat segera menyampaikan kepada Komisi I DPRD Lingga. Bahkan Pak Armia ada menelpon Komisi I juga, dan menyarankan agar RDP dilaksanakan,” katanya, Jumat (11/06/2021).

Kemudian, ia menuturkan terkait keanehan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin terhadap pelaksanaan RDP, bahwa secara logikanya undangan berdasarkan nota dinas dengan estimasi sehari sebelum acara.

“Tentang hal itu pendapat saya, bahwa ketua DPRD Lingge seakan menggiring pemikiran masyarakat untuk mengulur pelaksanaan RDP semata. Faktanya RDP dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Tambahnya, RDP telah pun terlaksana atas responsif oleh Wakil Ketua I DPRD Lingga, Aziz Martindaz, Ketua Komisi I DPRD Lingga, Roni Kurniawan serta pihak-pihak Instansi terkait maupun Sekda, Asisten yang mewakili kehadiran Bupati dan Wakil Bupati yang bertepatan berhalangan hadir karena pelaksanaan tugas ke luar daerah.

“Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin bertepatan berhalangan hadir, infonya Dinas Luar, namun kan ada pihak-pimpinan DPRD Lingga yang lainnya, yang bisa tetap melaksanakan RDP tersebut yang semata-mata untuk bersifat cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang ada,” jelasnya.

Setelah itu, M Saleh juga berharap agar semua pihak pejabat-pejabat setempat, tidak membesar-besarkan statement publik terkait RDP.

“Sebaiknya kita fokus terhadap solusi yang akan diberikan Pemerintah setempat terkait PTT dan THL yang diberhentikan, setelah terlaksananya RDP. Jangan saling mempolitisir dan mendramatisir sehingge menimbulkan kegaduhan publik,” tutupnya. (AI)