Pemerintah Klarifikasi, Tidak Ada Bocor Data Sertifikat Vaksin Jokowi di Aplikasi PeduliLindungi

 

JAKARTA (Kepriglobal.com) – Setelah heboh tersebar di media sosial, data sertifikat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor, pemerintah mengklarifikasi tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi, tempat sertifikat itu bisa diunduh.

Dikutip dari CNBC Indonesia, ada lima komponen data untuk mengakses data sertifikat yakni nama, tanggal lahir, kartu identitas, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan, data untuk mengakses sertifikat itu tidak tersedia di aplikasi PeduliLindungi.

“Kita tahu nama presdien kita siapa, tanggal lahir bisa kita cari, NIK ini tersedia ada di situs KPU bukan diambil PeduliLindungi. Dengan masukkan NIK, tanggal vaksin dan jenis vaksin bisa cari di berita. Yang terjadi penggunaan lima data secara tidak benar tanpa seizin pemilik data, tidak ada kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi,” jelas Usman dalam program Profit, Senin (6/9/2021).

Dia menjelaskan, sebelumnya untuk mengakses menggunakan nomor handphone masyarakat. Namun, atas saran dan masukan masyarakat, diubah dengan lima komponen itu untuk mempermudah mengakses sertifikat.

Dengan ada kejadian tersebarnya sertifikat Jokowi itu, Usman mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi. Apabila akan diperketat, juga dipilih dengan menggunakan data apa.

 

“Intinya pemerintah tidak mau mempersulit masyarakat. Kita tetap melindungi data masyarakat. Dengan aplikasi PeduliLindungi, ingin mendeteksi laju covid dalam konteks 3T. Data PeduliLindungi sejauh ini aman, jangan ragu download aplikasi PeduliLindungi,” jelasnya.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan, aplikasi PeduliLindungi memiliki banyak manfaat. Mulai dari data vaksin, untuk perjalanan hingga akses masuk ke mal.

Namun, masalah keamanan data seperti gunung es dan harus diselesaikan. Harus dicari celah keamanannya, ditutup dan tidak diulang lagi.

Menurutnya, hingga saat ini isu kebocoran tidak ditangani dengan baik. Setiap ada kesalahan selalu dianggap aman, dan ujungnya tidak ada kejelasan,” ungkap Heru.

“Menurut saya ini momentum ketika sertifikat pak Presiden sampai ke sebar ke publik, harus peduli terhadap keamanan data pribadi orang Indonesia,” kata Heru. (KG/PAN)