Oleh: Iskandar Zulkarnain Nasution
Pemerhati Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
BANK Pembangunan Asia (ADB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari awal sebesar 4,5 persen menjadi 4,1 persen di Tahun 2021.
ADB menyatakan, faktor utama penurunan ekonomi berasal dari peningkatan kasus Covid-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan menghambat pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Kendati begitu, ADB memuji kebijakan fiskal pemerintah Indonesia sejauh ini cukup mendukung ekonomi masyarakat dan nasional. Apalagi, ditopang oleh kinerja ekspor yang baik berkat meningkatnya permintaan dari pasar global.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 dari 4,3 persen menjadi 3,9 persen.
Menurut IMF, faktor global, meningkatnya lonjakan kasus Covid-19 di dunia dan rendahnya realisasi vaksin di Indonesia akan menimbulkam impak negatif terhadap pasokan kapasitas ekonomi.
Sementara itu, Mandiri Sekuritas memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa mencapai 4,1 hingga 4,4 persen. Kecepatan menekan laju kenaikan kasus Covid-19 dan proses vaksinasi secara nasional, menjadi kunci pemulihan ekonomi jangka pendek.
Intervensi pemerintah dalam bentuk realisasi stimulus fiskal di level pemerintah daerah, juga harus ditingkatkan. Karena sampai saat ini, pengeluaran pemerintah daerah masih rendah dibandingkan pengeluaran oleh pemerintah pusat.
Bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kepri?
1. Tinjauan penanganan Covid-19 dan realisasi vaksin di Kepri
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, terdapat 19 provinsi yang bermasalah dalam penyerapan anggaran kesehatan. Salah satunya adalah provinsi Kepri.
Tito menduga, banyak kepala daerah yang ragu-ragu dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid-19, padahal pemerintah menegaskan daerah tidak perlu menunggu arahan dari pusat untuk menyalurkan bantuan.
Realokasi bisa dilakukan untuk kepentingan penanganan Covid-19. Seperti jaring pengamanan sosial dan stimulus ekonomi.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam kesempatan lain menyatakan, pemerintah daerah sudah merealisasikan anggaran kesehatan khususnya yang terkait dengan insentif tenaga kesehatan daerah.
Bagi Ansar, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, rumah sakit dan tenaga kesehatan merupakan benteng pertahanan terakhir dalam perang melawan corona.
Namun di sisi lain, Gubernur Kepri memaparkan kendala dalam penanganan Covid-19 di Kepri, yakni menipisnya stok vaksin dan belum dibayarkannya tagihan biaya perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib.
Menurut Gubernur, percepatan pemulihan ekonomi di Kepri akan terhambat jika proses vaksinasi di Kepri berjalan lambat.
Sampai saat ini, masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama ada sekitar 61 persen dari jumlah populasi yang menjadi target vaksin. Untuk vaksinasi dosis kedua baru mencapai 15 persen.
Sementara untuk vaksinasi anak dan remaja di Kepri sudah mencapai 35 persen dari populasi yang ditargetkan.
Sementara itu, terlambatnya pencairan tagihan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit milik provinsi yang menjadi rumah sakit rujukan, akan menghambat dalam upaya penyembuhan pasien Covid-19.
Ini disebabkan anggaran yang terpakai dalam kurun waktu tagihan tersebut belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan di sisi lain, dana yang dimiliki Pemerintah Kepri sangat terbatas.
Pembayaran tagihan tersebut diharapkan mampu mendongkrak layanan rumah sakit, untuk kembali prima dalam melayani pasien khususnya pasien Covid-19 di Kepri.
Tren penurunan kasus dan meningkatnya pasien yang sembuh di Kepri, menumbuhkan optimisme bahwa di pekan kedua Agustus, Kepri akan ke luar dari zona merah menuju ke zona orange dalam penanganan kasus positif Covid-19.
Ini akan mengakhiri pembatasan yang diberlakukan di beberapa kota dan kabupaten di Kepri, sehingga eknomi dapat segera memulihkan dirinya dengan aktivitas yang semakin intens.
2. Pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan teknologi
Rencana investasi senilai Rp29 triliun dalam pembangunan energi ramah lingkungan di Batam, memberikan harapan besar dalam pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau. Proyek tersebut meliputi pembangunan Floating Photovoltaic System (FPV) yang terbesar di dunia dan juga sistem penyimpanan energi di atas waduk terbesar di Pulau Batam, Duriangkang.
Proyek ini diperkirakan menyerap 3 ribu tenaga kerja yang sebagian besar akan diisi oleh tenaga kerja lokal.
Proyek energi ramah lingkungan ini akan mengukuhkan Batam, sebagai kota yang konsisten dalam mengurangi emisi gas karbon, mendorong tercapainya target penggunaan energi terbarukan, mendorong investasi di Batam dan meningkatkan kapasitas ketersediaan listrik bagi industri-industri yang ada di Batam dan Pulau Bintan yang sudah terkoneksi.
Dukungan infrastruktur teknologi digital di Kepri, khususnya untuk sektor pariwisata sebagai andalan, dan kemajuan pendidikan menjadi prioritas utama.
Walaupun ada sedikit kejadian kurang mengenakkan kemarin, terkait batalnya Gubernur Kepri menjadi nara sumber dalam mempromosikan program pembangunan infrastruktur teknologi digital di kawasan 3T di Kepri kepada Menteri Kominfo.
Dalam pandangan Gubernur Kepri, ketersediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah Kepri akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Seakan berbalas pantun, Dinas yang menangani pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berhasil meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Kepri meraih penghargaan ini melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan perizinan online, dengan nama SIJEMPOL. Yang mana SiJempol menjadi aplikasi terpuji untuk memberikan pelayanan pengurusan izin usaha di Kepri, secara mandiri dan online.
Penghargaan ini menjadi salah satu asa bagi Kepri untuk semakin meningkatkan daya saing, dalam meraih investasi di daerah.
Selain itu, Kepri juga telah meraih peringkat pertama indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 dan mencerminkan bahwa kebebasan dalam berbicara dan menyampaikan pendapat melalui pers, telah menjadi modal utama bagi Kepri untuk meyakinkan investor bahwa situasi di Kepri sangat kondusif dan berprospek cerah, untuk pertumbuhan bisnis di masa depan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sudah melakukan sedikit insentif bagi jaringan birokrasi Pemprov Kepri. Sebagaimana mantan Gubernur Nurdin Basirun kemarin yang memboyong dreamteam-nya semasa menjadi Bupati Karimun, Ansar Ahmad juga telah memasukkan orang-orangnya ke posisi kunci di Pemprov, walaupun belum secara keseluruhan.
Dreamteam versi Gubernur Ansar ini kita harapkan mampu memberikan lompatan capaian yang lebih baik, dari yang selama ini telah dilakukan oleh dreamteam yang lalu.
Kehadiran newcomer yang ditengarai sebagai stimulus bagi kesuksesan program Gubernur Ansar di beberapa posisi kunci, seperti di jabatan Sekretaris Daerah, Kehumasan dan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit menambah keyakinan kita, bahwa masalah penyerapan anggaran yang ditegur Mendagri, pembatalan secara sepihak acara temu wicara dengan Menteri Kominfo di salah satu TV swasta, berpengaruh dan menipisnya ketersediaan stok vaksin dapat diatasi di masa depan.
Namun, perlu juga kiranya, Gubernur merealisasikan janji kampanyenya dahulu untuk menekankan pada profesionalitas dan merrit system dalam mengelola birokrasi di Pemprov Kepri, guna mencapai visi misi dan target pembangunan yang direncanakan Gubernur.
Saya yakin, capaian pembangunan akan semakin mumpuni jika para PNS yang sudah ada dalam jaringan birokrasi internal Pemprov Kepri, dapat didayagunakan seoptimal mungkin dengan prinsip merrit system tersebut.
Ini akan berimbas pada meningkatnya daya saing Kepri dalam menggaet investasi menanamkan dananya di Kepri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri. ***
You must be logged in to post a comment.