Praktisi Hukum: Pertahanan Berbasis Ekonomi di Pulau Nipa Harus Didukung

Musrin, Praktisi Hukum di Kepulauan Riau

BATAM —Musrin, Praktisi Hukum di Kepulauan Riau (Kepri), mengajak semua pihak ikut mendukung penguatan pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa, Batam, Kepri. “Ini menyangkut nasionalisme dan benteng pertahanan di pulau-pulau terluar di Indonesia,” tegas Musrin, kepada media ini.

Melakukan diskusi terbatas dengan komunitas media di Batam, Jumat 9 Maret 2023, anggota Peradi ini mengaku prihatin jika masih ada pihak-pihak tertentu mencoba bermanuver politik dan bisnis di kawasan investasi-investasi vital di wilayah terluar Indonesia.

Sebab, kata dia, ekonomi dan pertahanan negara ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya bisa saling melengkapi bagi eksistensi suatu negara dalam persaingan di kancah internasional kelak. “Inilah mengapa kita ajak semua pihak harus mendukung agar pulau-pulau terluar kita kuat,” jelas Musrin.

Kepulauan Riau, tambah Musrin, adalah provinsi yang berbatasan dengan negara Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura. “Resistensi gangguan dari luar dan dalam cukup tinggi karena Kepri memiliki 2.408 pulau besar dan kecil. Kemudian, sekitar 96% wilayahnya adalah lautan. Daratannya cuma sekitar 4%,” jelas Musrin.

Mengutip data sensus tahun 2020, advocate dan lawyer yang dekat dengan kalangan media, ini menjelaskan penduduk Kepulauan Riau saat sekitar 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2. “Sekitar 58% penduduknya berada di kota Batam sebagai pusat pengusahaan kawasan Free Trade Zone (FTZ),” katanya.

Posisi strategis geografis Kepri, dalam perspektif penguatan pertahanan berbasis ekonomi, lanjut Musrin, membuat banyak pihak tergiur melakukan persaingan bisnis tak sehat. “Tapi investor tidak perlu takut sepanjang kehadiran mereka bisa menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan fiskal dan mengucurkan dana CSR nya ke warga sekitar,” katanya.

Menurut Musrin, untuk memaksimalkan potensi jasa kepelabuhanan di perairan Pulau Nipa dan pertahanan berbasis ekonomi di pulau seluas 62 hektare itu, dukungan serta peran aktif pemerintah dan swasta sangat diperlukan. “Agar Indonesia bisa lebih kompetitif dan memiliki daya saing di dunia internasional,” tutup Musrin.

Posisi Pulau Nipa

Pulau Nipa merupakan pulau terluar Indonesia terletak di antara selat Philip dan Selat Utama yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan Singapura.

Pada tahun 2003, Pulau Nipa nyaris hilang dari peta Indonesia karena faktor alam. Saat air pasang, sisa bidang tanah Pulau Nipa berada di atas permukaan laut, tidak lebih dari 700 m2. (Sumber: Portal Kemhan, 4 Juli 2012)

Tahun 2004 – 2008, Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Poetri melakukan reklamasi di Pulau Nipa.

Kini, Pulau Nipa adalah pilot project pertahanan berbasis ekonomi bagi 3 kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Sebagai pilot project pertahanan berbasis ekonomi, Pulau Nipa juga sangat berpotensi untuk kegiatan usaha pengisisan BBM kapal (bunkering). PT Asinusa Putra Sekawan merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP Asinusa) di Nipa Transit Anchorage Area (NTAA) yang terletak di Perairan Pulau Nipa.

Sesuai ketentuan, aktivitas yang dapat diberikan Badan Usaha Pelabuhan melingkupi alih muat (ship to ship), pencucian kapal (tank cleaning), pencampuran bahan (blending), pengisian minyak atau air bersih (bunker), dan berlabuh jangkar sembari menunggu perintah supply logistic (laid up ship chandler).