Proyek IPAL Batam Mandeg Lebih 5 Tahun, Padahal Sudah Disuntik Pinjaman USD 50 Juta

Pipa IPAL yang ditanam di depan rumah warga. (F: Dok. BP Batam)

JAKARTA – Pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Batam berjalan di tempat alias mandek. Proyek dengan target yang bombastis ini sudah lebih lima tahun tak kunjung selesai.

Padahal, menurut Laporan Keuangan BP Batam (audited), pinjaman ekuivalen USD 50 juta yang berbunga 0,5% per tahun sudah dikucurkan oleh The Export-Import (Exim) Bank of Korea, sebesar Rp 564,95 miliar per 31 Desember 2021.

Seperti diberitakan batamnow.com, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai executing agency (EA), baru-baru ini telah melakukan kunjungan ke Korea Selatan untuk melihat langsung IPAL di Negeri Ginseng tersebut.

Tidak hanya itu, di sana BP Batam melakukan penandatanganan Memorandum of Meeting (MoM) dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Engineer; dan Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor Proyek, di Kantor EDCF, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan, 22 Desember 2022 lalu.

Isi MoM tersebut menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam. Proyek tersebut, menurut siaran pers BP Batam, ditargetkan akan selesai pada akhir 2024, khusus untuk IPAL Domestik Batam. Diduga MoM ini juga terkait pencairan dana lanjutan dari The Export-Import Bank of Korea.

Nampaknya, sejak ditandatangani 21 Maret 2014 silam, BP Batam belum sepenuhnya berkomitmen mengerjakan proyek ini. Terbukti, proyek itu kini diduga mangkrak. Lantas, uang Rp 564,95 miliar ini dikemanakan? Apakah ada laporan resmi BP Batam terkait penggunaan anggaran tersebut?

Dalam perencanaan awal, ditargetkan sistem perpipaan (tersier) akan menjangkau hingga 11.000 rumah atau unit. Namun sampai kini bak jauh panggang dari api.

“Periode pelaksanaan pembangunan IPAL skala perkotaan beserta dengan pembangunan jaringan perpipaan hingga sambungan rumah (SR) ke tiap penerima manfaat (rumah atau properti) memerlukan waktu yang relatif tidak singkat, sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing,” kata Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya KemenPUPR Tanozisochi Lase kepada BatamNow.com, Selasa (03/01/2023) kemarin.

Dari pengalaman yang ada, kata Tanozisochi, penyambungan SR air limbah domestik hanya mampu menambah lebih kurang 1.000 unit per tahun.

“Pada kota yang sudah terbangun, pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan membutuhkan waktu yang lebih lama dan metode yang lebih komprehensif untuk meminimalisir gangguan dan dampak yang terjadi selama pembangunan berlangsung sehingga periode pelaksanaan bergantung pada kompleksitas kondisi kota itu sendiri,” bebernya.

Meski skala terbilang kecil dibanding IPAL Batam, namun sejauh ini sudah ada 13 SPALD-T skala perkotaan yang terbangun di Indonesia, di antaranya: SPALD-T Provinsi DKI Jakarta Zona 0; SPALD-T Provinsi Bali (melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung); SPALD-T Provinsi D.I. Yogyakarta (melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul); SPALD-T Kota Banjarmasin; dan SPALD-T Kota Surakarta.

Masalah yang mengemuka, apakah warga Batam mau rumahnya ‘diobrak-abrik’ untuk dipasang sambungan pipa, baik ke tempat cuci piring, kamar mandi, dan tempat pembuangan lainnya? Apakah BP Batam mau menanggung kerugian warga yang rumahnya dipasang pipa pembuangan limbah? Atau jangan-jangan biaya rehabilitasi rumah warga menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga?

Banyak pihak pesimis pengerjaan IPAL Batam hingga sambungan ke rumah-rumah bisa tuntas pada akhir 2024. Pasalnya, di masa itu Indoneaia tengah menghadapi maraknya pesta demokrasi. Atau jangan-jangan, lewat MoM di Korsel, diharapkan ada kucuran dana yang bisa digunakan oleh oknum tertentu yang tengah ngebet mencalonkan diri di Pilkada, entah di Batam atau Kepri. Bila demikian, bisa jadi IPAL Batam jadi proyek mercusuar abadi yang hanya menjadi bancakan oknum-oknum, entah di pusat maupun daerah. KG/R/batamnow.com