Sayangkan Sikap Ngotot RW Ingin Tertibkan PK5 Dalam Kawasan Ruko, Yusril Nilai Aneh Bin Ajaib dan Minta Objektif

Inilah lapak PK5 Ikan Bakar Mandeden di depan rukonya di Komplek Ruko Grand BSI Batam Centre.

BATAM (Kepriglobal.com) – Ketua Forum Pemilik dan Pengguna Ruko Grand BSI, Yusril menyayangkan sikap ngotot Ketua RW 54 Ruko Grand BSI Batam Centre, yang ingin menertibkan pedagang kaki lima (PK5) dalam kawasan ruko.

Yusril menyarankan Ketua RW 54 objektif memandang persoalan, jangan karena mengakomodir komplen satu pedagang lalu melampaui kewenangan tugas sebagai ketua RW.

“Inikan bermula dari komplen seorang pedagang Bakso Kenanga kepada pedagang Ikan Bakar Mandeden, yang membuka lapak depan rukonya,” ujar Yusril kepada wartawan di Kedai Kopi Alby Selat Panjang, Minggu (28/11/2021) malam.

Pedagang tersebut, mengadu ke RW dan melalui tangan RW menyuruh pedagang Ikan Bakar Mandeden mundur (tak boleh jualan, red) ke luar dari rukonya.

Ketua Kepri Government Watch, Yusril.

“Kami sempadan dari pedagang Ikan Bakar Mandeden, tak ada yang komplen kalau dia membuka lapak ke luar dari rukonya. Jangan iri, Karena rezeki itu sudah diatur Tuhan,” ujar Yusril.

Yusril menerangkan, penertiban PK5 kewenangan Pemko Batam melalui Satpol PP, dalam hal ini Kepala Seksi Kententraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Batam Kota.

“Ketua RW kalau ingin menertibkan PK5, silakan ajukan ke Lurah. Nanti Lurah yang melanjutkan ke Pemko Batam. Jangan menyuruh PK5 membongkar lapaknya, yang nota bene ia membuka lapak depan rukonya sendiri,” ujar Yusril.

Nah, lanjut Yusril, kalau itu terjadi maka dirinya siap maju di depan. Sebab, Yusril sendiri selaku pedagang pisang berawal dari PK5, dapat merasakan betapa beratnya kehidupan ekonomi PK5 di masa pandemi Covid-19 ini.

“Sebelum Camat Batam Kota ingin menertibkan PK5 dalam Ruko Grand BSI, terlebih dulu ditertibkannya PK5 yang bangunan permanen di bahu jalan tak jauh dari Kantor Camat Batam Kota. Jangan diskriminatif,” tegas Yusril.

Diungkapkan Yusril, dirinya sudah berkoordinasi dengan Kasi Trantib Kecamatan Batam Kota, tidak merencanakan penertiban PK5 dalam kawasan Ruko Grand BSI.

Itu sebanya, Yusril meminta Ketua RW lebih objektif memandang PK5 dalam Ruko Grand BSI di masa pandemi Covid-19 ini.

Pelaku usaha PK5 secara mandiri memulihkan ekonominya yang terpuruk akibat Covid-19, untuk bisa hidup mensejahterakan keluarganya dan keluarga karyawannya tanpa perhatian Pemko Batam.

“Sikap Ketua RW dalam kondisi ngotot demikian itu, akan menambah buruk kualitas hidup pelaku PK5,” ujar Yusril.

Pelaku usaha Ikan Bakar Mandeden, Darmalis.

Pelaku usaha Ikan Bakar Mandeden, Darmalis, menolak upaya pelarangan Ketua RW tak boleh berjualan di depan rukonya.

“Saya penyewa ruko, kok dilarang jualan depan ruko saya. Ini larangan yang cukup aneh dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM),” ujar Darmalis.

Pedagang yang komplen itu, kata Darmalis, kalau ia mau jualan depan rukonya, silakan dirinya tak keberatan.

“Jangan lompat pagar iri lihat pekarangan orang. Pak RW juga harus objektif, jangan diskriminatif. Kalau tak boleh, semua tak boleh,” tegas Darmalis.

Itu sebabnya, kata Yusril, dirinya berharap Ketua RW banyak belajar untuk tidak gagal paham, agar dapat menyikapi persoalan secara objektif.

 

Benahi Dulu Sistim Keamanan

Yusril yang juga Ketua Kepri Goverment Watch ini, geram dengan sikap ngotot Ketua RW 54 Grand BSI tersebut.

Dirinya minta, harus objektif membuat suatu keputusan, ketimbang ngotot menunjukkan cara-cara orde baru yang otoriter.

Pertanyaannya begini, apakah aktivitas PK5 dalam Ruko Grand BSI itu mengganggu lalu lintas dan pengendara lain.

Atau, lanjut Yusril, apakah keberadaan PK5 dalam Ruko Grand BSI menjadi perbuatan pidana, merusak sistem tatanan sosial budaya masyarakat Batam, menimbulkan kerugian negara. Dan sejauh mana manfaat PK5 pada pertumbuhan ekonomi.

“Perlu dikaji, agar keputusan menjadi bijak. Saya mempertanyakan, mengapa sekarang hendak menata PK5 yang sebelumnya adem-adem ayem,” kata Yusril.

Sepatutnya, menurut Yusril, prioritas Ketua RW 54 Ruko Grand BSI adalah persoalan sistim keamanan. Sebab, keluh Yusril, pengguna ruko membayar uang pengelola lingkungan Rp125 ribu per bulan. Tapi, kasus pencurian terus terjadi.

Dibeberkannya, Jumat (26/11/2021) terjadi pencurian handphone (hp) di Kedai Kopi Alby Selat Panjang.

Pencurian kotak amal Oktober 2021 lalu di RM Mak Etek. Gerobak PK5 Martabak dibongkar, gerobak tambal ban dibongkar sehingga kehilangan oli.

Kemudian Ruko Service AC dibongkar maling sekitar Oktober 2021 lalu, kehilangan motor Yamaha Mio matic.

RM Dendeng Lambok dibongkar maling, kehilangaan hp. Rentetan kejadian tersebut, kata Yusril, menunjukkan bukti, buruknya sistim keamanan lingkungan khususnya pertokoan Ruko Grand BSI.

Tiap bulan dipungut, namun pengelolaan lingkungan tidak ditunjukkan. Seperti penerangan umum, jalan lingkungan depan ruko rusak, tak ada CCTV, dan lainnya.

Yusril menilai tidak menerima manfaat kontribusi uang yang dibayar tiap bulan. “Harus memperbaiki sistim keamanan, bukan mengusir PK5. Tidak ada aturan yang disampaikan Ketua RW, pengguna ruko dilarang berjualan depan ruko,” jelas Yusril.

Ketua RW 54 Grand BSI, Edi, megatakan, seorang pedagang bakso komplen terhadap aktivitas Ikan Bakar Mandeden.

Akibat komplen tersebut, lanjut Edi, kedua penyewa ruko yang tetanggaan tersebut terjadi konflik. Kemudian, pedagang yang komplen tersebut mengadu ke Babinkamtibmas.

“Babinkamtibmas tak bisa menyelesaikan persoalan, karena kedua pedagang tersebut mempermasalahkan lahan fasum di depan ruko mereka,” ungkap Edi.

Dari Babinkamtibmas menyarankan, kalau persoalan tersebut dilaporkan agar dilaporkan ke RT saja. “Ketua RT waktu itu lagi pulang kampung. Kemudian, diadukan ke saya,” ujar Edi.

Kemudian, kata Edi, dirinya menelepon Yusril minta tolong diselesaikan permasalahan kedua pedagang yang lagi berkonflik tersebut.

“Karena Pak Yusril tak bisa, lalu saya bawakan pedagang yang komplen tersebut bertemu dengan pedagang Ikan Bakar Mandeden. Kedua pedagang saling mengeluhkan keluhannya,” beber Edi.

Karena tak ada penyelesain, aku Edi, dirinya menyampaikan bahwa ruko memiliki sertifikat dan dalam sertifikat tersebut disebutkan batas-batasnya. “Di luar dari batas ruko adalah fasum dan pedagang tak punya hak menguasai dan mengunakan fasum semaunya,” ujar Edi.

Seterusnya, lanjut Edi, dirinya meminta semua pihak mengembalikan fungsi fasum. “Saya katakan, yang komplen agar membuang sampah di tempatnya. Sedangkan pedagang ikan bakar berdagang di tempatnya. Keduanya sepakat,” kata Edi.

Yusril mengaku, tidak ada Ketua RW 54 Perumahan Grand BSI meminta ke dirinya menyelesaikan persoalan antara pelaku usaha Ikan Bakar Mandeden dengan seorang pelaku usaha Bakso Kenanga yang komplen.

“Yang ada, saya diminta untuk menyampaikan, agar pelaku usaha Ikan Bakar Mandeden tidak berjualan di depan rukonya. Permintaan RW itu saya abaikan, karena tidak masuk di akal,” aku Yusril. (kg/pan)