ANAMBAS – Permasalahan Kontainer Reefer (Kontainer Pendingin) yang berada di Kapal Tol Laut belum kunjung usai. Pengurangan yang dilakukan karena telah berlaku aturan baru banyak membuat dampak buruk kepada UMKM dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sebelumnya telah diberitakan terkait pengurangan kontainer reefer yang biasanya turun di Anambas 3, berkurang menjadi 1. Alasannya, karena telah berlaku sistem Shipper Owned Container (SOC) namun kurang sosialisasi sehingga membuat masyarakat Anambas kecewa. Karena kontainer yang dikurangi diketahui malah turun di Pelabuhan Natuna.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) bersama Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DPPP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan pertemuan dengan para pelaku UMKM yang memanfaatkan kontainer di Tol Laut. UMKM tersebut terdiri dari para jasa penyedia ekspedisi, pedagang dan penampung ikan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat PTSP, Kantor Bupati Lama, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Sabtu, (29/4/2023).
Pada kesempatan itu, Kepala DKUMPP, Masykur yang memimpin pertemuan menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan guna mencari solusi dari permasalahan yang terjadi terkait kontainer pendingin di Kapal Tol Laut.
“Kita berharap, pertemuan ini dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada terkait kontainer di Tol Laut,” ucap Masykur.
“Segala hal yang kita bahas dan sepakati akan kita surati kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Dirinya melanjutkan pembahasan dengan menyampaikan terkait kejadian yang terjadi selama Tol Laut masuk di Anambas, mulai dari Tol Laut yang semulanya berukuran besar lalu dikurangi kapasitasnya, tidak adanya muatan kembali karena UMKM belum banyak, pendaftaran muatan secara Online, hingga sistem SOC yang mulai diberlakukan saat ini.
Untuk itu, para tamu undangan (UMKM) yang hadir juga menyampaikan keluhannya terkait sistem Tol Laut yang dinilai “Cacat” dan ada oknum yang diduga bermain memanfaatkan celah dalam kecacatan tersebut.
Mengutip dari pembahasan yang ada dalam forum itu, salah satu UMKM mengatakan, sistem untuk dapat muat di Kapal Tol Laut menggunakan aplikasi Sitolaut, yang mana sistem tersebut tersinkronisasi dengan server yang Online, namun untuk penerimaannya ditentukan oleh validator dari orang Pelni.
“Kita telah ikut melaksanakan sistem Sitolaut yang Online, kita mendapat nomor antrian pertama karena kita yang paling awal mendaftar. Namun faktanya, malah jadi yang kesekian dan tidak dapat muat barang di kapal,” ucap Yatim, UMKM bidang ekspedisi di Anambas.
“Saat konfirmasi kepada pihak validator, malah alasannya masih sibuk. Ada apa sebenarnya ini? Cacat sistemnya apa bagaimana ini,” ucapnya dengan bertanya-tanya dan kesal.
Untuk itu, para pelaku usaha yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada pihak Pelni agar mengevaluasi kinerja dari pegawainya. Jangan sampai ada indikasi monopoli yang sudah jelas ditentang oleh pemerintah.
Untuk diketahui, manfaat dari Tol Laut ialah bertujuan untuk mewujudkan konektivitas. Serta kesenjangan harga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang. Kapal Tol Laut dibawah naungan Pelni juga telah mendapat subsidi Rp 346 miliar dari pemerintah pada tahun 2020.
Manfaat Tol Laut utama adalah penurunan harga di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan. Sebab selama ini terjadi disparitas (kesenjangan) harga pada beberapa barang kebutuhan pokok.
Mengutip dari sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam puncak peringatan Hari Maritim Nasional pada 23 September 2021 lalu, Jokowi kembali bicara keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Oleh karena itu, Jokowi menginginkan ekonomi biru Indonesia harus semakin diperkuat, yang ditunjukkan dari kerja nyata. Mulai dari meningkatkan konektivitas laut dan keamanan maritim supaya dapat melindungi kepentingan rakyat serta menumbuhkan ekonomi yang merata.
Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini sedang bekerja keras meningkatkan konektivitas ribuan pulau. Bentuknya bukan hanya melalui pembangunan pelabuhan besar dan kecil, tapi juga menghubungkan pulau dari angkutan tol laut.
“Supaya mempermudah mobilitas barang dan orang serta meningkatkan ekonomi lokal,” kata Jokowi.
Bagaimana harapan orang nomor 1 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mau terwujud jika fakta dilapangan sangat menyulitkan masyarakat kalangan bawah? Apakah mimpi yang sebenarnya tidak sulit dicapai itu harus tercoreng karena kurangnya pengawasan dan sistem yang dinilai janggal? Semoga pihak-pihak terkait dapat lebih serius dalam mewujudkan program Tol Laut yang banyak bermanfaat bagi masyarakat kepulauan. Semoga harapan ini dapat sampai ke pihak pusat bahkan Presiden sekali. (KG/WNY)
