Yusril OTT Kendaraan Dinas Pemko Batam Diduga Bodong, Juga Temukan Kendaraan Dinas Tanpa STNK dan BPKB

BATAM (Kepriglobal com) – Ketua Kepri Government Watch, Yusril Koto kembali melakukan OTT (operasi temuan TNKB) kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemko) Batam plat merah diduga bodong.

Selain itu, Yusril juga menemukan dugaan puluhan kendaraan dinas Pemko Batam tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

OTT Yusril terhadap tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau biasa disebut plat nomor polisi (nopol) itu, menyasar ke perkantoran Pemko Batam di Jalan Kartini Sekupang, Selasa (25/1/2022).

Pagi itu, sekitar pukul 10.00 WIB, Yusril Koto berkeliling ke Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), hendak memantau kendaraan dinas oknum kepala bidang (Kabid) CKTR, yang pada Rabu (12/1/2022) lalu, Yusril OTT plat mobil dinas bodong memakai plat hitam BP 8310 C.

Ketua Kepri Government Watch, Yusril Koto, melacak kendaraan dinas Pemko Batam, apakah ada dibawa ke pusat-pusat perbelanjaan atau kawasan bisnis di Batam.

“Ternyata saya menemukan mobil dinas kijang kapsul memakai plat BM 1223 HP, terparkir di belakang Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Diduga, nopol BM 1223 HP tersebut palsu,” ujar Yusril kepada wartawan di Ruko Grand BSI Batam Centre, Selasa (25/1/2022).

Seperti diketahui, Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang satu komplek dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Kecurigaan Yusril nopol mobil dinas tersebut diduga bodong, tidak ada logo dan tulisan Korlantas Polri.

Kemudian, pada baris kedua nopol tersebut, ditutup cat merah namun masih terbaca samar angka 02.18.

“Arti angka di baris kedua itu, menunjukkan bulan dan tahun (dalam dua digit, red) masa berlaku nopol tersebut. Artinya, sejak tahun 2018 lalu, nopol tersebut sudah habis masa berlakunya,” terang Yusril.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Suhar, dikonfirmasi melalui pesan di media sosial WhatsApp (WA) miliknya, untuk memastikan kendaraan dinas nopol BM 1223 HP apakah kendaraan dinas stafnya atau bukan, sayang tak bisa dikonfirmasi.

Begitu juga Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, dikonfirmasi lewat media sosial WA dan ditelepon ke hand phone (HP)-nya, tak ada jawaban.

 

Tindaklanjuti LHP BPK

Sementara itu, Yusril membeberkan, pihaknya kerap melakukan operasi temuan TNKB (OTT) kendaraan dinas Pemko Batam, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemko Batam tahun 2020.

Dalam LHP BPK, ungkap Yusril, dari daftar kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dalam kartu inventaris barang (KIB-B), terdapat sebanyak 31 kendaraan.

Antara lain sepeda motor roda dua sebanyak 23 unit, mobil Toyota Hilux 2.0 L MT satu unit, mobil Toyota Dyna dua unit, pick up Nissan satu unit, pick up double cabin satu unit, bus berpenumpang 30 orang ke atas merek Hyundai dua unit, dan sedan Toyota satu unit.

Kemudian, kendaraan dinas yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) terdapat sebanyak 13 unit.

Antara lain sebanyak tujuh unit pick up Toyota Hilux STD M/T tahun keluaran 2016 yakni kendaraan patroli Kecamatan Batu Ampar, Seibeduk, Bengkong, Batu Aji, Sagulung, Bulang, dan Galang.

Belakang Padang ada juga tanpa STNK dan BPKB satu unit, kata Yusril, namun dalam LHP BPK tersebut tidak disebutkan merek kendaraan patroli di Kecamatan Belakang Padang ini.

Berikutnya, dua unit berpenumpang 30 orang ke atas dipergunakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam yaitu satu unit merek Hyundai 2009 dan satu unit Hino 2014.

Selanjutnya pick up Toyota tahun 2012 dipergunakan Dishub Kota Batam merek Toyota satu unit. Lalu, mobil Toyota Kijang Station Wagon tahun 2003 satu unit dipergunakan Sekretariat Daerah.

Satu unit sepeda motor merek Honda Revo tahun 2010 satu unit dipergunakan Dinas Pendidikan Kota Batam.

Dari delapan mobil jenis pick up Toyota New Hilux STD M/T itu, kata Yusril, diduga dibeli atas harga off the road (surat dan pajak diurus pembeli, red).

“Saya katakan off the road, karena di LHP BPK tidak ada disebutkan STNK, nomor rangka, nomor mesin, nopol, dan BPKB. Atas pembelian kendaraan off the road tersebut, diduga ada selisih kemahalan harga alias mark-up,” ujar Yusril.

Contoh kendaraan dinas Pemerintah Daerah Aceh, memakai stiker “mobil ini dibeli dengan uang rakyat.”

Ke depan, saran Yusril, agar mobil dinas yang dibeli mahal-mahal dari uang rakyat di APBD, agar di bodi samping kiri dan kanan kendaraan ditulis “dibeli dengan uang rakyat.”

“Contoh tulisan seperti itu, sudah ada dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh,” ujar Yusril. (kg/pan)