NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menjadi narasumber utama dalam kegiatan bertajuk “Analisis Penerapan Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna” yang diselenggarakan oleh Markas Besar Angkatan Laut melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Senin (7/7/2025).
Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerja Bupati Natuna. Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko. Sementara dari pihak Seskoal, hadir Ketua Tim Rombongan Peneliti Seskoal yang memimpin pengambilan data secara virtual.
Dalam forum tersebut, dibahas tiga isu utama terkait pertahanan laut, dengan salah satu fokus utama yakni bentuk-bentuk ancaman yang terjadi di wilayah perairan Laut Natuna.
Dalam pemaparannya, Bupati Cen Sui Lan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, khususnya di Laut Natuna.
“Sebagai pimpinan daerah, kami siap memberikan panduan, informasi, data serta poin-poin strategis yang relevan untuk mendukung strategi pertahanan di wilayah Laut Natuna,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa posisi geografis Laut Natuna sangat strategis dan menjadi perhatian nasional, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang cukup intens antara para dosen Seskoal dengan Bupati Natuna. Salah satu pertanyaan yang diajukan menyangkut pandangan Bupati terhadap kondisi aktual di Laut Natuna Utara.
Menjawab hal tersebut, Bupati Cen Sui Lan menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan keterlibatan aktif masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan wilayah laut. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan infrastruktur dan teknologi maritim sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pemantauan.
Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara dalam merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi potensi pelanggaran kedaulatan serta berbagai ancaman di wilayah Laut Natuna. (KG/IK)