Pemda Natuna Luncurkan Bantuan Pangan Beras untuk Warga Rentan

NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna secara resmi meluncurkan program penyaluran bantuan pangan beras sebagai langkah nyata dalam menjaga stabilitas pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat rentan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang berlangsung di Kantor Lurah Ranai Kota, Rabu (23/07/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog. Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

“Melalui penyaluran bantuan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di Natuna yang membutuhkan tetap mendapat dukungan pangan yang layak, terutama di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa bantuan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Penyaluran bantuan pangan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat, terutama kelompok rentan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna, Wan Syazali, menambahkan bahwa proses distribusi bantuan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan melibatkan Bulog dan pemerintah kecamatan agar tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kami bekerja sama dengan Bulog dan pemerintah kecamatan untuk memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat desa. Kami juga memastikan kualitas beras tetap baik dan layak konsumsi,” jelasnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dapat berkurang, serta menjadi bukti nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. (KG/IK)