DUMAI – Ketua Forum Koperasi TKBM se-Sumatera yang juga Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Dumai, Agoes Budianto, secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap usulan Gubernur Riau Abdul Wahid mengenai penerapan skema take on product untuk Dana Bagi Hasil (DBH) daerah. Menurut Agoes, skema ini akan memberi dampak positif multidimensi bagi masyarakat Riau, mulai dari penguatan ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup.
Usulan ini disampaikan Gubernur Wahid dalam sejumlah kesempatan dan mendapat respon positif dari elemen masyarakat. Wahid menjelaskan bahwa take on product adalah pembagian hasil berdasarkan nilai total produk daerah.
Menurut data yang ia paparkan, Riau menghasilkan produk senilai Rp1.112 triliun pada 2024. Jika 10 persen saja dari nilai tersebut dikembalikan ke daerah, Riau akan memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal. “Dengan angka itu, Riau bisa membangun infrastruktur yang memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” tegas Wahid.
Pria yang juga dikenal sebagai Agoes S. Alam ini menilai bahwa jika skema ini terwujud, manfaatnya akan terasa di berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, tambahan dana tersebut akan membuka lapangan kerja baru melalui proyek pembangunan dan investasi daerah. Dari segi pendidikan, pemerintah daerah dapat memperluas akses beasiswa, memperbaiki fasilitas sekolah, serta mendukung program pendidikan budaya dan seni.
Sementara itu, di sektor kesehatan, peningkatan fiskal memungkinkan pembangunan rumah sakit baru, peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, dan pengadaan alat medis modern. Di bidang sosial-budaya, Agoes melihat peluang bagi pelestarian budaya Melayu dan pengembangan industri kreatif lokal.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan Riau. Dengan skema ini, kita bisa menciptakan kemandirian ekonomi, memperkuat identitas budaya, dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Agoes juga menegaskan pentingnya fokus pada agenda strategis seperti ini, ketimbang terjebak dalam isu-isu politik yang memecah belah. “Riau butuh kebijakan yang konkret dan menguntungkan rakyat, bukan wacana yang menguras energi,” pungkasnya. RO/r
