ANAMBAS (Kepriglobal.com) — Pada hari Selasa 18 Maret 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri acara Pembagian Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat Rempang yang digelar di Ruang Balairung Sari, Lantai 3, Gedung Utama BP Batam.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad serta Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.
Dalam acara tersebut, AHY menyerahkan SHM kepada warga terdampak proyek Rempang Eco City, sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk menjadikan kawasan Rempang sebagai pusat ekonomi baru.
Saat ini, sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) telah menempati hunian baru yang disediakan oleh BP Batam di Tanjung Banun, Batam.
Dengan diterimanya sertifikat ini, pemerintah berharap masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka sekaligus mendukung percepatan pembangunan kawasan tersebut.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, turut hadir dalam acara ini dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, agar efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan dalam pengembangan daerah tersebut.
“Saya sudah mengundang secara langsung Bapak Menko AHY untuk mengecek kondisi eksisting Anambas. Beliau sedang menyesuaikan jadwalnya, semoga bisa dalam waktu dekat. Mohon doanya,” ujar Aneng.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, terdapat lima kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Kementerian tersebut adalah:
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2. Kementerian Pekerjaan Umum
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Kementerian Transmigrasi
5. Kementerian Perhubungan
Dengan adanya koordinasi lintas kementerian ini, diharapkan berbagai persoalan infrastruktur dan pengembangan wilayah, termasuk di Kepulauan Anambas, dapat segera mendapatkan solusi yang konkret. (KG/Andi)
