NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan menghadiri kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Rabu (29/10/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta sistem transportasi di wilayah perbatasan Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempertegas komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Bupati Cen Sui Lan menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap posisi vital Natuna sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam forum audiensi itu, Bupati Cen menyampaikan paparan lengkap mengenai kondisi aktual wilayah perbatasan. Ia menyoroti berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar hingga akses transportasi antar-pulau yang masih terbatas.
“Infrastruktur yang memadai adalah kunci utama untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Cen menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat perbatasan. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh-tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, Bupati Cen juga menegaskan bahwa Natuna memerlukan dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
“Natuna bukan sekadar wilayah administratif, tetapi simbol kedaulatan bangsa di perbatasan utara Indonesia. Diperlukan kebijakan khusus agar pembangunan di daerah ini bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Cen Sui Lan juga mengajukan sejumlah usulan konkret, di antaranya: pembangunan bandara baru yang representatif, peningkatan jaringan jalan antarwilayah, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.
Ia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maritim, mengingat 98 persen wilayah Natuna merupakan laut. Pembangunan pelabuhan dan sarana transportasi laut dinilai sangat penting untuk memperlancar logistik dan memperkuat konektivitas antar-pulau.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Cen secara resmi menyerahkan proposal pembangunan Bandara Baru Natuna kepada Komisi V DPR RI. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan peningkatan aksesibilitas udara demi mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi, serta kepentingan pertahanan nasional.
Ketua Komisi V DPR RI mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan prioritas nasional, karena selain untuk pemerataan pembangunan, juga menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah. Dengan dukungan nyata dari berbagai pihak, Natuna diharapkan tumbuh sebagai pusat ekonomi, transportasi, dan pertahanan strategis, sekaligus mencerminkan wajah sejati NKRI di perbatasan utara. (KG/IK)
