NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Senin (27/10). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan program Tol Laut yang berperan penting dalam menjaga kelancaran arus logistik ke wilayah perbatasan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan konektivitas maritim Natuna tetap terjaga menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam pertemuan itu, Bupati Cen menyampaikan bahwa pelayaran terakhir kapal Tol Laut tahun 2025 dijadwalkan pada 26 Oktober 2025, sesuai kontrak kerja sama antara Kemenhub dan PT Pelni. Berdasarkan pola pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, layanan baru akan kembali beroperasi pada awal Januari tahun berikutnya, sehingga berpotensi terjadi kekosongan distribusi logistik selama beberapa minggu.
Bupati Cen menyoroti kemungkinan kenaikan harga barang dan penurunan ketersediaan logistik akibat jeda pelayanan Tol Laut tersebut. Kondisi itu, menurutnya, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat Natuna yang selama ini sangat bergantung pada pasokan barang dari jalur laut. Karena itu, ia meminta Ditjen Hubla memberikan perhatian khusus agar transisi antarperiode kontrak berjalan mulus tanpa gangguan distribusi kebutuhan pokok.
Selain itu, Bupati juga menyinggung rencana dok Kapal Ro-Ro pada Desember 2025, yang selama ini berfungsi sebagai transportasi alternatif barang dan penumpang. Ia menilai, hal itu bisa menimbulkan hambatan ganda terhadap distribusi logistik, apabila tidak diantisipasi dengan baik. Pemerintah daerah pun mengusulkan adanya pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara untuk menjaga kelancaran pasokan ke Natuna.
Dalam forum tersebut, Komandan Kodim 0318/Natuna Kolonel Inf. Ruruh Sejati turut menyampaikan kekhawatiran terkait potensi terganggunya pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang sedang dilaksanakan oleh TNI. Ia menilai, keterlambatan distribusi material dan komoditas bisa menghambat progres pembangunan di lapangan.
Tidak hanya itu, Bupati Cen juga menyoroti dampak jeda Tol Laut terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program prioritas pemerintah. Ia menjelaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada distribusi bahan pangan melalui jalur laut. Jika pengiriman terhambat, pasokan makanan ke sekolah-sekolah dan pos pelayanan masyarakat bisa menurun, sehingga pelaksanaan MBG menjadi tidak optimal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Ditjen Hubla menyampaikan bahwa adendum perpanjangan kontrak Tol Laut hingga 31 Desember 2025 akan segera diterbitkan. Langkah ini sudah melalui proses review oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada pekan sebelumnya, dan diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga kelancaran arus logistik ke wilayah perbatasan.
Melalui koordinasi lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Ditjen Hubla berkomitmen mencari kebijakan operasional yang tepat dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan program Tol Laut tetap berjalan tanpa jeda signifikan, menjaga rantai pasok kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional di wilayah perbatasan.
“Program Tol Laut menjadi perhatian kami karena merupakan bagian dari visi dan misi untuk membangun Kabupaten Natuna yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Cen Sui Lan. (KG/IK)
You must be logged in to post a comment.