Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat menyerahkan bantuan kepada penerima. (Fok:IK)
NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyalurkan bantuan beras kepada 94 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung di Kantor Camat Bunguran Selatan, Desa Cemaga, Kamis (19/11/2026).
Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.Dalam penyaluran itu, setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan mengatakan, bantuan beras kembali akan disalurkan dengan jumlah lebih besar dalam waktu paling lambat tiga minggu mendatang.
“Insyaallah paling lambat tiga minggu lagi kita akan menyalurkan bantuan beras 30 kilogram. Bantuan itu untuk periode September, November dan Desember,” kata Cen.
Selain bantuan beras, Pemkab Natuna juga menyalurkan bantuan ayam kepada masyarakat sebagai bagian dari program percontohan atau pilot project ketahanan pangan.
Program tersebut menyasar penerima yang telah ditentukan. Cen menyebut, bantuan ayam diberikan untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu membantu ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.
“Ini merupakan pilot project. Kita ingin melihat berhasil atau tidak. Apakah bantuan ini benar-benar memberikan manfaat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Setiap penerima mendapatkan lima ekor ayam untuk dipelihara dan dikembangkan. Cen menegaskan, ayam tersebut tidak boleh langsung dijual maupun dipotong.
Menurutnya, penerima diharapkan dapat memelihara ayam hingga berkembang biak dan menghasilkan telur. Telur tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga maupun dijual sehingga memberikan tambahan pendapatan.
“Jangan langsung dijual atau digoreng. Harus dipelihara. Kita harapkan ayamnya bisa bertelur dan berkembang biak. Telurnya bisa dijual sehingga membantu ekonomi keluarga,” tegas Cen.
Pemkab Natuna juga menyiapkan pendampingan melalui perangkat daerah dan tenaga penyuluh untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Cen menegaskan, apabila program percontohan tersebut berhasil dan terbukti memberikan manfaat, bantuan serupa akan kembali dikembangkan dengan cakupan penerima yang lebih luas.
“Kalau program ini bagus dan memberikan manfaat, kita akan teruskan. Yang paling penting sasarannya harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Cen juga menyampaikan program pengembangan perkebunan kelapa yang akan dilaksanakan di Bunguran Selatan dengan luasan sekitar 56 hektare.
Ia meminta masyarakat penerima bantuan kelapa terlebih dahulu tergabung dalam kelompok dan memenuhi persyaratan sebelum mendapatkan bantuan.
Masyarakat juga diwajibkan bekerja terlebih dahulu sebelum menerima bantuan biaya penanaman. Bibit kelapa akan disediakan pemerintah, sementara bantuan biaya diberikan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan.
“Tidak boleh menerima uang dulu baru bekerja. Gali lubang, tanam dulu, baru dibayarkan. Bibitnya kita berikan,” jelas Cen.
Ia juga meminta para kepala desa aktif melakukan pendataan kebutuhan masyarakat untuk menjadi dasar pengajuan program pada tahun berikutnya.
Menurut Cen, Kabupaten Natuna tahun ini memperoleh alokasi pengembangan sekitar 350 hektare dan pada tahun berikutnya ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 500 hektare.
“Pak Kades, semua kebutuhan masyarakat harus didata. Tahun depan ajukan lagi, karena kita mendapat alokasi lebih dari 500 hektare,” katanya.
Cen menekankan, seluruh program bantuan pemerintah harus berbasis data agar penerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan dan program dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
Ia juga meminta pemerintah kecamatan dan desa mendata wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap akses layanan masyarakat.
Dalam kunjungannya di Kantor Camat Bunguran Selatan, Desa Cemaga, Cen turut menyoroti kebutuhan fasilitas pertemuan masyarakat. Ia membuka peluang dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan ruang serbaguna agar kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan dalam satu tempat yang lebih layak.
“Semoga ke depan kita bisa membantu supaya ada ruang serbaguna. Kalau ada pertemuan, masyarakat tidak perlu terpisah-pisah,” pungkasnya. (KG/IK)
