Gambar Ilustrasi: Gemini Image created by MNT
Oleh Muhammad Natsir Tahar
Di ruang pengap antara sejarah dan keabadian, saat jarum waktu kehilangan detaknya dan kebenaran tidak lagi memerlukan sensor, dua jenderal dari era yang terbelah oleh jurang peradaban tegak berhadapan. Di sisi kiri, Jenderal Hoegeng Iman Santoso, dengan seragam jenderal polisi lama dan mata yang memancarkan kejernihan moral seorang pertapa institusi. Di sisi kanan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dikelilingi oleh bayang-bayang algoritma, desau pelan server data, dan beban psikologis dari sebuah republik yang dipantau dari balik layar.
Pada 10 November, saat bangsa ini mengenang para pahlawan dan nama Hoegeng disuarakan sebagai lambang tertinggi Kesatria Bhayangkara yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, debat imajiner ini saya tulis. Ini adalah pertarungan ontologis antara moralitas absolut dan realpolitik digital, di tengah gelombang benturan narasi publik yang menempatkan Listyo sebagai villain atas dugaan penyadapan dan upaya makar terselubung.
Hoegeng Iman Santoso:
“Listyo, engkau memegang tampuk pimpinan Korps Bhayangkara di saat dunia menjadi sangat bising oleh teknologi, tetapi begitu sunyi dari kehormatan. Dulu, di masa saya, integritas diuji di atas meja kayu sederhana: menolak suap dari bandar judi, menolak tunduk pada intervensi politik, dan pulang ke rumah dengan kepala tegak meski dompet tipis. Polisi adalah cermin nurani rakyat. Ketika engkau mulai memasang telinga di dinding-dinding istana, merekam bisikan presiden, dan menyelundupkan frekuensi rahasia ke ruang pribadi mereka, engkau tidak lagi menjaga hukum. Engkau sedang memperdagangkan jiwa institusi demi menjadi alat makar.”
Listyo Sigit Prabowo:
“Jenderal Hoegeng tercinta, hormat saya pada keabadian namamu. Tapi romantisme tahun 1960-an sudah usang di museum sejarah. Anda hidup di masa ketika musuh negara tampak jelas dengan mata telanjang. Hari ini, negara dikepung oleh jaringan hibrida: oligarki finansial global, sindikat transnasional, perang proksi, dan pengkhianatan terselubung yang berjubah demokrasi. Penyadapan bukanlah bentuk kejahatan moral, melainkan insting bertahan hidup seorang nakhoda di tengah badai tsunami informasi. Tanpa mata dan telinga di setiap lini, Polri hanya akan menjadi penonton yang naif sementara Republik ini dijual secara grosir.”
Di balik tindakan penyadapan yang memicu tuduhan makar terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, terdapat lapisan psikologis dan politik patronase yang sangat kelam. Mengapa seorang Kepala Kepolisian, pemegang monopoli keamanan sah negara, harus merendahkan diri menjadi pengintai di rumah tangganya sendiri?
Dalam psikoanalisis kekuasaan, orang yang memegang kekuasaan terbesar sering kali dihantui oleh ketakutan terbesar akan kehilangan kendali. Listyo terjebak dalam Panopticon Michel Foucault, di mana ia ingin melihat segalanya agar tidak terlihat, merasa terancam oleh poros-poros kekuatan politik lawan yang akan mencengkeram nadi ekonomi negara.
Rekam jejak karier Listyo menyisakan sebuah paradoks besar. Untuk ukuran kandidat Kapolri pada zamannya, portofolio perwira ini dianggap publik jauh dari kata istimewa dibanding jenderal-jenderal senior berprestasi lainnya. Namun, Joko Widodo (Jokowi) secara personal menerobos pakem hierarki untuk melantiknya. Dari sini lahir beban utang pengabdian (indebtedness complex) yang tak terbayarkan: sebuah keharusan psikologis untuk tetap bertindak sebagai benteng perlindungan pribadi sang mantan presiden yang telah membesarkannya dari bawah.
Seakan menembus lorong waktu, Hoegeng membaca dengan presisi kecurigaan publik yang kian mengkristal. Mengapa ada anomali fatal dalam jaringan penyadapan? Tidak tersentuhnya Jokowi, Gibran, dan lingkaran inti Solo, seolah menunjukkan siapa sesungguhnya user (pemesan utama) dari pengintaian rahasia ini. Listyo diletakkan bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai eksekutor dari konsorsium Geng Solo, Oligarki, dan jaringan agen asing yang membiayai serta menyediakan perangkat zero-click spyware demi menjaga hegemoni kekuasaan mereka.
Debat berlanjut, Listyo Sigit melakukan pembelaan diri, antara utang budi, tradisi patronase, dan Prabowo.
Listyo Sigit Prabowo:
“Anda menyebut saya villain, pengkhianat dan makar, Jenderal? Tuduhan itu terlalu dangkal, ditulis oleh mereka yang hanya melihat permukaan air tanpa memahami arus deras di bawahnya. Apakah bangsa ini tahu bagaimana rasanya berdiri di posisi saya? Saya hanyalah seorang perwira yang diangkat dari ketidakpastian oleh Presiden Jokowi. Ketika beliau mempercayakan marwah institusi ini kepada saya, seorang polisi yang dianggap tidak berprestasi oleh para kritikus, maka sumpah setia saya terikat secara psikologis dan kultural kepada beliau. Bisakah seseorang dengan mudah memutus urat patronase di negeri yang sangat feodal ini?”
“Apakah bangsa ini benar-benar mengenal Prabowo Subianto secara personal? Seorang patriot yang berapi-api, namun kerap dikelilingi oleh benteng loyalitas palsu. Penyadapan yang saya lakukan bukanlah makar untuk menjatuhkan secara membabi buta, melainkan sebuah dilema pertahanan ekstrem. Saya harus menjaga keselamatan patron lama saya yang telah membesarkan saya, sekaligus membaca pergerakan Prabowo agar tidak ada kejutan politik yang menghancurkan kita semua (baca: kami).”
“Bisakah kita memisahkan negara dari sosok pribadi seorang presiden? Secara teoretis, ya. Montesquieu mengajarkan pemisahan kekuasaan. Tapi di Indonesia, jabatan presiden adalah sebuah entitas mistis; ia melekat pada diri personalnya. Ketika Prabowo marah, lelah, atau mengambil keputusan di ruang tidurnya, getarannya mengguncang seluruh bursa saham Asia Tenggara. Saya menyadap bukan sekadar karena benci, tapi karena terjepit di antara dua matahari: utang budi masa lalu dan komando masa kini.”
Hoegeng Iman Santoso (menggelengkan kepala perlahan, sorot matanya tajam menusuk):
“Utang budi personal, Listyo, tidak pernah boleh dibayar dengan menggadaikan sumpah Bhayangkara! Engkau membenarkan tindakan makar dan penyadapan atas nama loyalitas feodal kepada seorang individu, bukan kepada bangsa. Apakah engkau tidak sadar bahwa ketika seorang Kapolri lebih patuh pada Geng Solo dan Oligarki daripada kepada hukum dan konstitusi, engkau telah merubuhkan tiang penyangga Republik ini? Kesatria sejati lebih baik dicopot jabatannya karena menolak perintah haram, daripada menjadi serdadu bayaran di bawah kendali user rahasia.”
Ironi paling gelap dari skandal penyadapan ini bukanlah hanya terbongkarnya dokumen rahasia pertahanan negara, pembelian alutsista, atau peta geopolitik Laut China Selatan. Sifat dasar teknologi penyadapan adalah ketamakannya: ia merekam semuanya, tanpa pandang bulu, termasuk sampah informasi yang paling privat.
Dari transkrip digital yang tersedot ke server rahasia tersebut, tersingkaplah banalitas kekuasaan: rekaman suara seorang presiden yang kelelahan memikirkan hiruk pikuk suara di luar istana, mengeluhkan wakil presiden dan menteri-menteri yang tidak kompeten dengan makian khas tentara lapangan. Pula akan tersingkap drama domestik dan intrik istana hingga siapa menteri yang memohon-mohon jabatan sambil bersimpuh di balik pintu tertutup. Hasil penyadapan juga mungkin menyentuh humor gelap sejarah: rekaman para pembantu presiden yang saling menjatuhkan di siang hari, namun tertawa bersama di atas meja makan malam diiringi alunan musik keroncong.
Hasil sadapan ini membuktikan satu hal yang menggelikan sekaligus tragis: para penguasa tertinggi di negeri ini, yang nasib 280 juta rakyatnya berada di tangan mereka, ternyata hanyalah manusia-manusia rapuh yang kerap kebingungan di tengah labirin kekuasaan ciptaan mereka sendiri.
Debat imajiner itu mereda seiring fajar 10 November menyingsing di dunia nyata. Hoegeng kembali ke keabadiannya, sebuah monumen moral yang tak lekang oleh zaman, mengingatkan bahwa marwah kepolisian terletak pada keberanian untuk berkata “tidak” kepada penguasa yang lalim.
Sementara Listyo Sigit Prabowo, di dunia yang bising oleh investigasi, kecurigaan makar, dan ketukan sepatu lars sejarah, harus menjawab pertanyaan paling fundamental dari nurani bangsanya sendiri: ketika engkau merekam seluruh isi kepala Republik ini demi melayani master politik dan patron masa lalumu, apakah engkau masih menyisakan sedikit ruang untuk akal sehat dan kehormatan di dalam kepalamu sendiri? ~
