BATAM – DPRD Kota Batam resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan. Pembentukan Pansus ini disetujui dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis pagi, (7/11/2024)
Dua Ranperda yang akan dibahas oleh Pansus adalah Ranperda Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal, yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, yang merupakan inisiatif dari DPRD Kota Batam.
Dalam rapat tersebut, Setia Putra Tarigan SE dari fraksi DPRD terpilih sebagai Ketua Pansus Ranperda Angkutan Umum Massal, dengan Dycko Barcelona Maryon sebagai Sekretaris. Sementara itu, Pansus yang menangani Ranperda Pendidikan Dasar menunjuk Muhammad Yunus SPi sebagai Ketua dan Novelin Fortuna Sinaga sebagai Sekretaris.
Dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto SE MM, rapat paripurna ini juga menghadirkan Ketua Dewan Muhammad Kamaluddin SPdI dan Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH. Agenda utama paripurna kali ini meliputi tanggapan Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi atas Ranperda Angkutan Umum Massal serta tanggapan fraksi-fraksi terhadap pandangan Wali Kota atas Ranperda Pendidikan Dasar.
Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid, yang mewakili Wali Kota, menyampaikan bahwa penyelenggaraan angkutan umum massal akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan serta masyarakat luar untuk mengunjungi Batam.
Namun, sebelum rapat ditutup, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli ST, menyampaikan kritik atas rendahnya tingkat kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam paripurna. Ia mengapresiasi Lembaga Adat Melayu (LAM) dan unsur Forkopimda yang selalu hadir, sekaligus meminta Wali Kota dan Sekda untuk mengingatkan para kepala OPD agar lebih konsisten hadir, terutama dalam pembahasan ranperda yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Pimpinan rapat, Budi Mardiyanto, menyetujui saran ini dan langsung meminta Sekda untuk memastikan kehadiran kepala OPD yang relevan dalam agenda-agenda penting dewan. kg/hum
