KARIMUN – Komisi I DPRD Kabupaten Karimun bersama Ketua DPRD Raja Rafiza dan Wakil Ketua II Adi Hermawan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau (Kanwilsus Bea Cukai Kepri) pada Selasa (19/8/2025), guna membahas kelangkaan sembako yang tengah melanda wilayah mereka.
Ketua DPRD Raja Rafiza menyampaikan, kunjungan ini dilakukan untuk mencari solusi atas sulitnya pasokan bahan kebutuhan pokok, khususnya beras premium, yang diduga terkendala aturan kepabeanan dalam pengiriman dari Batam ke Karimun.
“Kami berdiskusi dengan pihak Bea Cukai dan mereka menyatakan mendukung ketahanan pangan di Karimun. Namun, mereka juga terikat pada aturan kepabeanan. Kami berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel, khususnya bagi masyarakat Karimun yang sangat bergantung pada pasokan sembako dari Batam,” ujar Rafiza.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, menambahkan bahwa kelangkaan beras premium belakangan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Bea Cukai memberikan prioritas terhadap distribusi beras lokal dari Batam sebagai solusi jangka pendek.
“Kami ingin beras premium dari Batam bisa lebih mudah masuk ke Karimun, setidaknya untuk sementara waktu, sampai kondisi normal kembali,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar. Ia menekankan pentingnya suplai beras premium khususnya bagi dapur-dapur milik MBG (Melayu Bersatu Group) yang selama ini enggan menggunakan beras Bulog karena kualitasnya.
“Saya sampaikan langsung kepada Kakanwil, bahwa MBG sangat membutuhkan beras premium. Ini menyangkut kelangsungan operasional dapur mereka, yang melayani banyak masyarakat,” jelas Anwar.
DPRD Karimun berharap ada sinergi yang lebih baik antara Bea Cukai dan pemerintah daerah agar distribusi sembako dari Batam tidak lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut. KG/red
