NATUNA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H., menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Marzuki saat melaksanakan kunjungan reses di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat dan perangkat desa, Marzuki menekankan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut adanya ketajaman dalam menentukan program pembangunan. Setiap usulan masyarakat, kata dia, harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Belakangan ini efisiensi dilakukan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, usulan yang masuk harus berbasis skala prioritas dan hal-hal krusial yang betul-betul diperlukan untuk mengakomodir kegiatan yang perlu diutamakan,” tegas Marzuki.
Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Justru dalam kondisi seperti ini, wakil rakyat harus mampu memastikan program yang diperjuangkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Marzuki juga memastikan seluruh pokok-pokok pikiran (pokir) yang dihimpun selama masa reses akan dikawal sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Kepri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mekar Jaya, Eko Sri Mulyanto, menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat kepada Marzuki.
Sedikitnya terdapat tiga aspirasi utama yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui pemerintah provinsi.
Pertama, renovasi Masjid Al Ghofar yang menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat Desa Mekar Jaya. Kondisi masjid dinilai membutuhkan dukungan anggaran agar fasilitas ibadah tersebut dapat lebih representatif dan memberikan kenyamanan bagi jamaah.
Kedua, dukungan infrastruktur pertanian, khususnya sarana pendukung persawahan. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sektor pertanian, masyarakat berharap peningkatan infrastruktur dapat membantu produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ketiga, peningkatan akses jalan penghubung desa. Infrastruktur jalan dinilai memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Eko berharap aspirasi tersebut tidak berhenti pada agenda reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan pemerintah daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Marzuki menyatakan akan membawa dan mengawal usulan masyarakat Desa Mekar Jaya dalam pembahasan di DPRD Provinsi Kepri.
Ia menyadari setiap usulan harus melalui proses verifikasi dan seleksi berdasarkan skala prioritas, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar tetap harus menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kita catat dan kita perjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang ada. Yang paling penting, program yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Reses tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Kepri menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, sekaligus memastikan persoalan pembangunan di wilayah perbatasan seperti Natuna tetap mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. (KG/IK)
