KARIMUN – Baru lima bulan menjabat, Bupati Karimun Iskandarsyah dihadapkan pada tantangan berat untuk menyelesaikan tumpukan utang Pemkab Karimun yang membengkak sejak 2023 dan 2024. Berbagai langkah strategis mulai ditempuh demi memulihkan keuangan daerah yang belum stabil.
Dilantik pada 20 Februari 2025, Iskandarsyah langsung menghadapi persoalan keuangan, termasuk tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, insentif petugas kebersihan, kader posyandu, guru TPQ, honorer, hingga sejumlah kegiatan berstatus tunda bayar. “Masih banyak utang-piutang yang harus kami selesaikan. Target kami, semua ini harus diselesaikan pada tahun 2025,” ujarnya saat memberikan keterangan pers, Senin (28/7/2025).
Dalam lima bulan kepemimpinannya, Pemkab Karimun mulai melakukan penganggaran kembali. Dari total utang sebesar Rp173 miliar, kini tersisa sekitar Rp155 miliar. Meski begitu, beban keuangan daerah masih berat, apalagi pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden mewajibkan efisiensi dan pemangkasan sejumlah anggaran. Kondisi ini membuat sejumlah program pembangunan dan janji kampanye belum bisa direalisasikan secara maksimal.
Untuk menstabilkan keuangan daerah, Pemkab Karimun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan dan pengeluaran, termasuk merombak direksi sejumlah BUMD. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi kebocoran pendapatan. Pemerintah daerah juga menjajaki peluang investasi guna mendorong perputaran ekonomi serta mengkaji opsi negosiasi dengan kreditor, termasuk penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan bunga.
Bupati Iskandarsyah mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pemulihan fiskal daerah. “Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan, agar roda pemerintahan dan pembangunan di Karimun dapat kembali berjalan normal,” tandasnya. kg/tim
You must be logged in to post a comment.