Sekretaris Dinas Perikanan Natuna, Dedy Dahmudi saat di jumpai di ruang kerjanya.
NATUNA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna melalui Dinas Periakanan terus berupaya mensejahteraan nelayan dengan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan ekonomi sektor perikanan.
Sekretaris Dinas Perikanan Natuna, Dedy Dahmudi mengatakan, pemberian bantuan seperti alat tangkap ikan, bibit perikanan budidaya dan dukungan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) menjadi prioritas utama.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan bantuan alat tangkap ikan dan bibit perikanan. Kami juga mendorong pengembangan unit pengolahan ikan untuk memberi nilai tambah pada hasil tangkapan,” ungkap Dedy Dahmudi di ruang kerjanya, Selasa (4/1/2025).
Meski berbagai bantuan telah dirancang, Dedy menyebutkan bahwa implementasi program berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala regulasi dari pemerintah pusat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan keputusan dari Kartu Jaminan Perikanan (KJP) sebagai syarat program dapat berjalan.
“Tentunya kami tidak bisa memaksakan program ini berjalan tanpa regulasi yang jelas. Jika tanpa kepastian hukum, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung,” jelasnya.
Dinas Perikanan juga mengutamakan skema bantuan berbasis kelompok, baik untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya. Berdasarkan data KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), terdapat lebih dari 10.000 pelaku usaha perikanan, dengan sekitar 5.000 di antaranya aktif dalam kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
“Bantuan diberikan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya yang memenuhi kriteria. Kelompok pemula belum bisa menerima bantuan langsung,” ujar Dedy.
Program ini dilaksanakan secara bergilir per kecamatan, dengan capaian realisasi bantuan mencapai 60-70% dari total kelompok yang telah terbentuk. Pemerintah berharap bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya serta mendorong kemandirian usaha mereka.
Namun, Dedy mengakui masih ada kendala, terutama terkait sumber daya manusia (SDM) dan aspek teknis operasional. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Natuna terus bekerja sama dengan penyuluh perikanan, pemerintah pusat dan stakeholder terkait untuk memberikan pelatihan dan pendampingan lebih intensif kepada nelayan dan pembudidaya. (KG/IK)
You must be logged in to post a comment.