NATUNA – Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menghadiri kegiatan audiensi bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang digelar di Gedung C, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Selasa (11/11/2025).
Audiensi tersebut diinisiasi oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi program peternakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kepulauan Riau. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh wilayah Kepri.
Dalam kesempatan itu, Jarmin memaparkan potensi besar sektor peternakan Natuna, yang mencerminkan kondisi aktual, peluang pengembangan, serta arah kebijakan subsektor peternakan di wilayah paling utara Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut.
Menurutnya, peternakan sapi potong menjadi sektor unggulan yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, populasi sapi di daerah ini meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat mencapai lebih dari seribu ekor.
“Dengan dukungan kondisi geografis yang strategis dan ketersediaan lahan yang luas, Natuna sangat berpotensi menjadi salah satu sentra peternakan sapi potong di wilayah perbatasan, sekaligus penyuplai utama bagi daerah lain di Kepri, seperti Tanjungpinang dan Karimun, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha,” ujar Jarmin.
Meski demikian, Jarmin juga menyoroti sejumlah tantangan krusial, seperti keterbatasan lahan berpagar, ketersediaan pakan hijauan, serta perlunya pelatihan berkelanjutan bagi para peternak.
Ia menegaskan, Pemerintah Daerah Natuna terus berupaya memberikan pendampingan teknis dan pembinaan kepada para peternak, mulai dari teknik pemeliharaan, pengolahan pakan, hingga pengendalian penyakit ternak.
Selain itu, Kabupaten Natuna saat ini telah ditetapkan sebagai zona hijau (Non-Vaksinasi) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), menandakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan ternak.
Jarmin berharap hasil audiensi dan koordinasi bersama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dapat menghasilkan dukungan nyata berupa program strategis dan penganggaran dari pemerintah pusat, guna memperkuat kapasitas dan daya saing sektor peternakan daerah.
“Dengan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kami optimistis peternakan Natuna akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta pilar ketahanan pangan regional,” pungkasnya. (KG/IK)
