LINGGA – Kesabaran masyarakat Kabupaten Lingga tampaknya mulai habis. Keluhan soal air bersih yang sering macet dan listrik yang kerap padam kembali memicu kemarahan warga. Mereka kini mendesak aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga pemerintah daerah untuk segera turun tangan melakukan audit terhadap kinerja PDAM dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi kejadian baru. Masalah yang sama disebut terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Warga menilai pelayanan dua perusahaan yang seharusnya mengurus kebutuhan dasar masyarakat itu jauh dari kata maksimal.
Salah seorang warga menuturkan, setiap kali musim panas datang, distribusi air bersih hampir dipastikan tersendat bahkan berhenti. Di sisi lain, pemadaman listrik yang terjadi tiba-tiba kerap disusul dengan pengumuman jadwal pemadaman dengan alasan perawatan mesin.
“Setiap tahun ceritanya sama. Kalau panas, air pasti mandek. Kalau listrik mati sekali, habis itu keluar jadwal dengan alasan pemeliharaan. Tapi masalahnya tak pernah benar-benar selesai,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurut warga, kondisi ini membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Di satu sisi pelayanan kerap bermasalah, namun di sisi lain pelanggan tetap dituntut membayar tagihan tepat waktu. Ironisnya, keterlambatan pembayaran langsung berujung denda.
“Kalau kami telat bayar, langsung kena denda. Tapi ketika pelayanan bermasalah berulang-ulang, siapa yang bertanggung jawab?” kata warga lainnya.
Desakan audit pun semakin menguat. Masyarakat meminta pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, mulai dari sistem pengelolaan, perawatan infrastruktur, hingga penggunaan anggaran. Warga menduga ada persoalan serius yang selama ini tidak pernah benar-benar dibenahi.
Bagi masyarakat Lingga, air bersih dan listrik bukan sekadar layanan biasa, melainkan kebutuhan vital yang menyangkut kehidupan sehari-hari, aktivitas usaha, hingga pelayanan publik.
“Jangan sampai rakyat terus dipaksa memahami alasan teknis, sementara penderitaan masyarakat dianggap hal biasa,” tegas seorang warga.
Kini sorotan publik tertuju pada langkah pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan atau janji perbaikan yang selama ini dianggap tak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. (As/kg)
