Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, Senin (20/7/2026). (Foto: Diskominfotik)
ANAMBAS (Kepriglobal.com) – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, S.H., M.M., Kepala BPKPD, Sekretaris Bappeda, serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus terus membangun tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Di saat yang sama, daerah juga perlu memperkuat kapasitas fiskalnya melalui inovasi dan optimalisasi potensi pendapatan yang dimiliki,” ujar Bima Arya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” katanya.
Selain memberikan arahan, Bima Arya turut berbagi pengalaman memimpin Kota Bogor selama dua periode sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam membangun birokrasi yang adaptif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kolaborasi pembangunan.
Sementara itu, Bupati Aneng mengapresiasi perhatian dan dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan arahan yang diberikan Bapak Wakil Menteri. Ini menjadi bekal yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujar Aneng.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di Kepulauan Anambas dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (KG/Andi)
