Bupati Kepulauan Anambas, Aneng saat memimpin Rapat Silaturahmi dan Koordinasi PPM 2027 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (18/9/2026). (Foto: Diskominfo)
ANAMBAS (Kepriglobal.com) — Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meminta perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tahun 2027.
Hal itu disampaikan Aneng saat memimpin Rapat Silaturahmi dan Koordinasi PPM 2027 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (18/9/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Anambas, Sahtiar.
Aneng mengatakan Pemkab Anambas terbuka terhadap kolaborasi dengan perusahaan, sepanjang seluruh program dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, pasti kita dukung semua. Sebaliknya, kami dari pemerintah daerah sangat berharap KKKS bisa men-support kami,” kata Aneng.
Ia menyebut keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu alasan perlunya penguatan kolaborasi dengan dunia usaha. Menurutnya, PAD Anambas saat ini berada di kisaran Rp29 miliar.
“PAD kita sekitar Rp29 miliar. Ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu, kami berharap dukungan perusahaan dapat membantu mengurangi beban pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain dukungan pembangunan, Aneng meminta perusahaan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam aktivitas perusahaan.
“Kami berharap masyarakat lokal diberikan ruang yang lebih besar. Kalau bisa kontraktor dan subkontraktor dari Anambas ikut diberdayakan,” katanya.
Ia menegaskan keberadaan sumber daya minyak dan gas di wilayah Anambas diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Di sini sumber minyaknya, sumber gasnya. Maka besar harapan kami, ayo bantu kami untuk mengurangi beban-beban kami Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian dalam pembahasan PPM 2027 ialah pembangunan rumah adat Melayu Anambas. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan adat sekaligus memperkuat pelestarian budaya Melayu.
“Sudah 18 tahun Anambas berdiri, sampai sekarang kita belum memiliki rumah adat. Ini kebutuhan masyarakat dan harus kita pikirkan bersama,” ujar Aneng.
Selain rumah adat, usulan PPM 2027 mencakup pengembangan Dekranasda, penyediaan ruang bermain anak serta sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya.
Aneng juga mengapresiasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya manfaat jangka panjang dan pemeliharaan setiap fasilitas yang dibangun.
“Yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat dan dipelihara secara berkelanjutan,” katanya.
Menurut Aneng, penyusunan PPM 2027 harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan SKK Migas juga diperlukan agar usulan daerah dapat disesuaikan dengan mekanisme penganggaran perusahaan.
“Kita tidak harus membagi dukungan secara sama rata. Yang penting sesuai kemampuan, kebutuhan dan manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap sinergi Pemkab Anambas, KKKS dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Saya ingin pembangunan Anambas ini kita merasa memiliki bersama-sama. Mari kita bangun Anambas bersama,” pungkasnya. (KG/Andi)
