NATUNA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menyoroti belum tersedianya kuota LPG subsidi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meski daerah tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil gas bumi.
Hal itu disampaikan, Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan dan dialog bersama Bupati Natuna, Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin Sidik, jajaran Forkopimda Kabupaten Natuna serta unsur pemerintah dan instansi terkait, Rabu (30/9/2026).
Muzani mengatakan, persoalan ketersediaan gas subsidi menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” kata Muzani.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut agar daerah penghasil gas mendapatkan perhatian dalam kebijakan penyediaan energi bersubsidi.
“Daerah penghasil gas mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi,” ujarnya.
Muzani juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian dalam kunjungan kerja tersebut, di antaranya pelayanan kesehatan, harga pangan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung bagi masyarakat pesisir.
Untuk sektor kesehatan, Ia mengatakan pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Menurut Muzani, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan kesehatan di daerah-daerah perbatasan mendapat perhatian lebih maksimal.
Selain kesehatan, persoalan harga pangan juga menjadi perhatian. Muzani menyebut harga sejumlah kebutuhan pangan di Natuna relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih yang menurutnya mencapai sekitar 20 hingga 30 persen.
Persoalan tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi yang dapat menekan beban masyarakat.
Muzani juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat nelayan, seperti dermaga, jembatan hingga fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage.
“Sudah dijawab juga oleh Kementerian KKP,” katanya.
Ia berharap kunjungan kerja MPR RI ke Natuna tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan kedaulatan kita akan semakin kuat di Natuna ini,” ujar Muzani.
Sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan Indonesia, Natuna memiliki posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas, pelayanan dasar, distribusi kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap sektor perikanan.
Kunjungan kerja pimpinan MPR RI ke Natuna pada 30 September 2026 merupakan bagian dari agenda untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus melihat langsung sejumlah program dan kondisi pembangunan di wilayah perbatasan. (KG/IK)
