Karimun, – Ombudsman RI melakukan pengecekan langsung atau supervisi terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada 9–11 November 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan laporan penilaian di atas kertas benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Kegiatan yang dipimpin Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan , bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, ini meninjau enam instansi layanan publik sekaligus.
Keenam instansi tersebut meliputi Polres Karimun, Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.
Syafrida menjelaskan bahwa pengecekan langsung ini merupakan tahapan krusial agar hasil penilaian tetap objektif dan sesuai pedoman Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026.
Selama peninjauan, tim memeriksa dokumen pendukung, ruang pelayanan, loket pengaduan, hingga fasilitas ramah kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
“Supervisi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan standar pelayanan, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap sarana prasarana, wawancara dengan penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan, serta memastikan tidak adanya praktik maladministrasi,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan sementara, kelengkapan dokumen dan fasilitas di keenam instansi tersebut secara umum sudah sesuai dengan penilaian awal. Meski demikian, tim masih menemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang dilaporkan dengan informasi yang dipajang secara terbuka untuk masyarakat di ruang tunggu.
Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, tim mencatat dokumen pendukung sudah lengkap dan fasilitas layanannya memenuhi ketentuan aturan.
Sebaliknya, di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, tim menemukan informasi standar pelayanan belum dipajang di ruang layanan agar mudah dibaca warga.
Sementara itu, Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun kedapatan belum memiliki standar pelayanan khusus yang mengatur tata cara pengajuan cuti bersyarat.
Catatan berbeda ditemukan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Sekretaris dinas setempat menyampaikan bahwa sejumlah program wajib dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah terkendala akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya dana fiskal daerah.
Selain fasilitas sarana dan prasarana kantor yang masih minim sehingga menghambat kinerja pegawai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun melalui Dinas Sosial saat ini juga tengah mengajukan usulan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Kepri di atas lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemkab.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa hasil pengecekan ini akan menjadi dasar penentuan nilai rapor atau Opini Ombudsman RI Tahun 2026.
Ia mendorong setiap instansi segera menindaklanjuti catatan tersebut dengan memajang informasi syarat dan prosedur layanan secara terbuka agar masyarakat mendapat kepastian.
“Kami berharap seluruh entitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, dapat terus mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ombudsman RI mengajak seluruh warga Kabupaten Karimun untuk ikut mengawasi jalannya pelayanan publik di daerahnya.
Apabila menemukan pelayanan yang berbelit-belit atau dugaan penyimpangan (maladministrasi), masyarakat dapat melaporkannya secara gratis melalui WhatsApp Ombudsman RI Perwakilan Kepri di nomor 0811-9813-737 atau menghubungi Call Center 137.
