Batam, – Di saat Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan berteriak lantang memberantas penyelundupan, di Tanjung Sengkuang Batu Ampar, praktik penyeludupan justru berlangsung setiap malam.
Pelabuhan tidak resmi di wilayah Tanjung Sengkuang Batu Ampar terpantau beroperasi kembali. Kapal-kapal kayu pembawa barang impor ilegal, termasuk barang jastip dan bongkar muat barang tanpa pengawasan pihak Bea cukai Berlangsung tanpa hambatan.
Pantauan wartawan di lokasi, sebuah kapal kayu KM Harapan Wahyu GT 27 – 1024/PPE dengan muatan penuh tengah melakukan bongkar muat di lokasi. Kegiatan rutin ini berlangsung dari sore hingga malam hari, seolah-olah negara tidak ada.
“Kami hanya sebatas pekerja ikut sesuai perintah, kami tau pekerjaan ini tidak sesuai aturan, namun kemana lagi mau kerja, kami tinggal sekitaran sini, untuk gudang penitipan tidak jauh dari sini,” ujar seorang pekerja yang meminta namanya dirahasiakan.
Di dekat pelabuhan juga terdapat salah satu gudang, yang menurut informasi dari para pekerja merupakan tempat penyimpanan sementara yang menjadi transit barang sebelum disebar ke berbagai wilayah.
Informasi yang dihimpun dari sumber lainnya, menerangkan bahwa barang selundupan yang masuk berupa buah-buahan impor seperti jeruk, apel, dan anggur dari Malaysia dan Thailand. Selain itu ada beras dan berbagai barang lainnya yang ikut dimuat.
Sebelumnya, di beritakan oleh salah satu media online bahwa salah satu nama pengusaha berinisial *”IC”* diduga berkaitan dengan aktivitas penyeludupan pasokan buah impor melalui jalur ini. Namun hingga saat ini belum diketahui kepastian keterkaitan pengusaha tersebut dengan aktivitas yang berlangsung di lokasi.
Untuk itu diharapkan agar aparat penegak hukum dapat segera menindak lanjuti terkait adanya aktivitas kegiatan penyelundupan barang di lokasi, sekaligus menindak tegas para pelaku yang terlibat.
“Ini bukan lagi sekedar pelanggaran hukum. Ini persaingan usaha yang tidak sehat. Pengusaha patuh justru yang dirugikan paling besar,” ujar seorang pengusaha resmi yang enggan disebut namanya.
Barang selundupan yang bebas pajak bisa dijual jauh lebih murah. Pengusaha resmi akhirnya kalah bukan karena kualitas, melainkan karena kecurangan.
Kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Uang yang seharusnya masuk ke kas negara untuk pembangunan, hilang begitu saja akibat bobroknya pengawasan.
Sumber lain di lapangan menuding lemahnya pengawasan instansi berwenang di Tanjung Sengkuang sebagai pemicu utama. Bahkan muncul dugaan kuat adanya oknum tertentu yang memberikan perlindungan agar aktivitas ilegal ini berjalan mulus tanpa gangguan.
Ini sangat bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo yang berkali-kali memerintahkan aparat penegak hukum menindak tegas segala bentuk penyelundupan. Juga bertolak belakang dengan komitmen Menteri Keuangan untuk memberantas penyelundupan tanpa kompromi. Komitmen pusat itu seolah tidak sampai ke lapangan.
Masyarakat kini menuntut kejelasan terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas maraknya penyelundupan di pelabuhan tikus ini? Mengapa pengawasan tidak berjalan? Apakah ada yang sengaja melindungi?
Publik mendesak pemerintah pusat, Mabes Polri, Mabes TNI, dan DPR RI segera turun tangan. Pengusaha resmi tidak meminta perlakuan istimewa, mereka hanya minta aturan ditegakkan secara adil.
Jika terus dibiarkan, pengusaha jujur akan satu per satu gulung tikar, sementara penyelundup semakin merajalela di perairan Batam.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi akan melakukan konfirmasi lanjutan pada instansi terkait, termasuk Bea Cukai Batam, Ditpam BP Batam, dan Aparat Penegak Hukum agar praktek penyeludupan barang di lokasi tersebut dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
