Batam, – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Direksi PT PLN Batam mengevaluasi ulang rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan atas peristiwa padam listrik total (blackout) yang melanda Batam pada 12 Oktober 2026 lalu.
Pemadaman yang berlangsung selama 15 hingga 18 jam tersebut telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga dunia usaha, dengan total terdampak mencapai sekitar 411.000 pelanggan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, menegaskan bahwa penetapan kompensasi tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan harus mencerminkan rasa keadilan dan sebanding dengan kerugian nyata yang dialami warga.
“PLN Batam harus mengkaji ulang skema kompensasi ini secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat dari sisi kepatuhan aturan di atas kertas, tapi lihat juga seberapa besar dampak kerugian yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
Ombudsman Kepri menyoroti adanya ketimpangan dalam rencana perhitungan kompensasi tersebut. Saat ini, pelanggan rumah tangga dan kelompok umum lainnya direncanakan hanya menerima kompensasi sebesar 10 persen dari biaya beban. Angka ini jauh berbeda dibandingkan pelanggan bisnis dan layanan khusus (B2B) yang mendapatkan 15 hingga 25 persen dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL).
“Perbedaan dasar perhitungan ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman kemarin berdampak luas bagi ratusan ribu pelanggan,” tambahnya.
Terkait dasar hukum, Ombudsman Kepri menilai PT PLN Batam tidak seharusnya hanya terpaku pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Sebagai anak usaha yang 100 persen sahamnya dimiliki PT PLN (Persero), PLN Batam dinilai sangat relevan untuk merujuk pada regulasi terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Seperti dalam hal penyesuaian tarif listrik pun, PLN Batam kini sudah mengacu pada persetujuan Menteri ESDM melalui Kepmen ESDM Nomor 354.K/TL.04/MEM.L/2026, bukan lagi Pergub Kepri.
Oleh karena itu, standar kompensasi semestinya juga diselaraskan dengan aturan nasional, seperti Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam aturan Kementerian ESDM tersebut, besaran kompensasi dihitung berdasarkan lamanya gangguan melebihi standar mutu pelayanan.
Pertama jika gangguan lebih dari 8 hingga 16 jam maka kompensasi dapat mencapai 200 persen dari biaya beban atau rekening minimum.
Kedua jika gangguan lebih dari 16 hingga 40 jam, kompensasi dapat mencapai 300 persen dari biaya beban atau rekening minimum (dengan pengecualian bagi konsumen layanan khusus golongan tarif L).
Meski demikian, Ombudsman Kepri mengapresiasi langkah PT PLN Batam yang saat ini telah menggandeng tim independen untuk mengkaji penyesuaian Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan biaya kelistrikan.
“Kami berharap kajian tim independen ini menghasilkan keputusan yang objektif dan berpihak pada perlindungan konsumen. Kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan hanya dengan menyalakan listrik kembali, tetapi lewat kesungguhan PLN Batam dalam merespons kerugian dan harapan masyarakat secara bertanggung jawab,” tutup Lagat.
