LINGGA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lingga kini menghadapi perhatian dari sisi pengelolaan lingkungan. Di balik aktivitas produksi ribuan porsi makanan setiap hari, kesiapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lingga Daik yang dikelola Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi mulai dipertanyakan.
Persoalan ini mencuat menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian fasilitas pengolahan limbah dengan standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah sistem IPAL yang tersedia benar-benar mampu mengolah seluruh limbah dari aktivitas operasional dapur SPPG Daik?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. SPPG Daik disebut memproduksi sekitar 2.000 porsi makanan setiap hari. Aktivitas produksi dalam skala tersebut tentu menghasilkan air limbah dalam jumlah cukup besar, baik dari kegiatan pencucian bahan makanan, peralatan dapur, maupun aktivitas para pekerja.
Artinya, keberadaan IPAL tidak cukup hanya sebatas memenuhi persyaratan fisik atau administratif. Instalasi tersebut harus memiliki kapasitas memadai, menggunakan teknologi pengolahan yang sesuai, serta mampu memastikan air limbah yang dilepaskan ke lingkungan telah memenuhi baku mutu.
**ATURAN SUDAH JELAS, IPAL TAK CUKUP SEKADAR ADA**
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan pedoman khusus melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik serta Pengelolaan Sampah dari Usaha dan/atau Kegiatan SPPG.
Regulasi tersebut mewajibkan setiap penanggung jawab SPPG melakukan pengolahan air limbah domestik sebelum dibuang ke media air, saluran drainase, maupun irigasi.
Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara program MBG. Dengan demikian, keberadaan bangunan IPAL saja tidak otomatis membuktikan bahwa kewajiban pengelolaan lingkungan telah terpenuhi.
Dalam Lampiran II keputusan tersebut, standar teknologi pengolahan air limbah mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pemisahan minyak dan lemak (*grease trap*), bak ekualisasi, proses pengolahan anaerobik atau anoksik, pengolahan aerobik, bak pengendapan (*clarifier*), desinfeksi, hingga bak penampungan air hasil olahan (*effluent tank*).
Setiap tahapan memiliki fungsi tersendiri untuk mengurangi kandungan pencemar sebelum air limbah dilepaskan ke lingkungan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap IPAL SPPG Daik perlu mencakup kesesuaian desain, kelengkapan unit pengolahan, fungsi setiap komponen, hingga kemampuan sistem bekerja secara optimal sesuai beban limbah yang dihasilkan.
**2.000 PORSI SEHARI, KEBUTUHAN PENGOLAHAN LIMBAH CAPAI 16,5 KUBIK**
Hal lain yang menjadi perhatian adalah besarnya potensi timbulan air limbah dari aktivitas produksi makanan.
Mengacu pada contoh perhitungan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025, estimasi timbulan air limbah diperhitungkan sebesar 7,5 liter per porsi per hari. Selain itu, terdapat tambahan perhitungan sebesar 20 liter per pekerja per hari serta faktor keamanan sebesar 10 persen.
Jika produksi SPPG Daik mencapai 2.000 porsi setiap hari, estimasi air limbah dari aktivitas produksi makanan saja mencapai 15.000 liter atau 15 meter kubik per hari.
Setelah ditambahkan faktor keamanan 10 persen, kebutuhan kapasitas pengolahan berdasarkan komponen produksi tersebut menjadi sekitar 16.500 liter atau 16,5 meter kubik per hari.
Angka itu bahkan belum memasukkan tambahan timbulan air limbah dari aktivitas para pekerja.
Perhitungan tersebut merupakan estimasi berdasarkan pedoman pemerintah, bukan hasil pengukuran debit aktual di SPPG Daik. Namun, besaran ini menjadi gambaran penting mengenai kebutuhan kapasitas pengolahan yang harus diperhitungkan oleh pengelola.
Dengan volume produksi mencapai ribuan porsi setiap hari, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian kapasitas desain dan kemampuan operasional IPAL yang tersedia.
Apakah kapasitas instalasi sudah dirancang sesuai beban limbah harian? Apakah seluruh tahapan pengolahan berjalan sebagaimana mestinya? Dan yang tidak kalah penting, apakah air hasil pengolahan telah memenuhi baku mutu sebelum dialirkan keluar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar penjelasan administratif.
**BERPOTENSI MENJADI PERSOALAN LINGKUNGAN**
Pengelolaan air limbah dapur bukan perkara sederhana. Air limbah dari aktivitas produksi makanan dapat mengandung bahan organik, minyak, lemak, deterjen, serta mikroorganisme yang membutuhkan penanganan sesuai karakteristiknya.
Apabila tidak diolah secara optimal, limbah tersebut berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, mencemari saluran drainase, tanah, maupun sumber air di sekitar lokasi kegiatan.
Dampak lainnya dapat berupa munculnya bau tidak sedap serta berkembangnya serangga dan organisme pengganggu.
Meski demikian, dugaan pencemaran maupun gangguan kesehatan masyarakat tidak dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium.
Justru karena itulah, pemeriksaan terhadap sistem IPAL menjadi penting agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara objektif dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat semestinya juga berjalan seiring dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
Jangan sampai keberhasilan memenuhi kebutuhan makanan bergizi justru tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.
**DLH LINGGA DIMINTA JANGAN HANYA PERIKSA BANGUNAN**
Dalam persoalan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga memiliki peran penting sesuai kewenangannya dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.
DLH diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas IPAL SPPG Daik, terutama untuk memastikan kesesuaian sistem pengolahan dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kapasitas desain instalasi, kondisi fisik setiap unit pengolahan, fungsi peralatan, mekanisme operasional, hingga saluran pembuangan akhir.
Selain pemeriksaan fisik, pengambilan sampel air limbah pada titik keluaran atau outlet juga perlu dilakukan untuk selanjutnya diuji di laboratorium yang kompeten.
Hasil pengujian tersebut akan memberikan gambaran objektif mengenai kualitas air hasil pengolahan serta kesesuaiannya dengan parameter baku mutu yang dipersyaratkan.
DLH juga perlu memverifikasi dokumen persetujuan atau pernyataan pengelolaan lingkungan yang relevan, termasuk mekanisme pemantauan dan pencatatan volume air limbah yang dihasilkan setiap hari.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah tidak menunggu sampai muncul persoalan lingkungan yang lebih luas sebelum mengambil langkah pengawasan.
“Kami berharap instansi terkait tidak hanya melihat apakah bangunan IPAL tersedia atau tidak. Yang lebih penting adalah memastikan apakah seluruh sistemnya berfungsi, apakah kapasitasnya sesuai dengan jumlah produksi makanan setiap hari, dan apakah air limbah yang keluar sudah memenuhi standar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada langkah pembinaan dan perbaikan secara konkret,” demikian harapan warga.
Warga juga menilai keterbukaan hasil pemeriksaan menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi pengelolaan limbah di sekitar fasilitas tersebut.
**PENGELOLA HARUS BERTANGGUNG JAWAB**
Di sisi lain, Yayasan Pasundan Bakti Pertiwi selaku pengelola SPPG Daik juga diharapkan terbuka terhadap proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan instansi berwenang.
Pengelolaan limbah bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi persyaratan operasional, melainkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar fasilitas pelayanan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan kekurangan dalam kapasitas maupun sistem pengolahan, pengelola perlu segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan.
Jika ditemukan pelanggaran, langkah penegakan hukum juga perlu dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Evaluasi ini harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan fakta lapangan. Artinya, dugaan ketidaksesuaian tidak boleh langsung dianggap sebagai pelanggaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
**MBG HARUS MENYEHATKAN, BUKAN MENYISAKAN MASALAH LINGKUNGAN**
Persoalan IPAL SPPG Daik seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lingga untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh fasilitas pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di wilayahnya.
Sebab, keberhasilan program MBG tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada penerima manfaat.
Ada tanggung jawab lain yang tidak boleh diabaikan, yakni memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai standar kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Masyarakat pada dasarnya tidak mempersoalkan keberadaan program MBG. Sebaliknya, masyarakat tentu menginginkan program strategis tersebut berjalan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata, serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Karena itu, perhatian kini tertuju kepada DLH Kabupaten Lingga. Pemeriksaan menyeluruh terhadap IPAL SPPG Daik diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar publik memperoleh kepastian berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi maupun penjelasan administratif.
Pada akhirnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat harus berjalan dengan tanggung jawab yang menyeluruh.
Sebab, makanan bergizi memang penting bagi kesehatan, tetapi lingkungan yang bersih dan bebas pencemaran juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang sehat. (Kg/AS)
