Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M., memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (27/7/2026). (Foto: andi)
ANAMBAS (Kepriglobal.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M., memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Senin (27/7/2026).
Rapat dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang Nara Grace Boru Ginting, Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Anambas, Kepala BPKPD, perwakilan Bappeda, BKPSDM, Dinas Kesehatan dan PPKB, Dinas Sosial dan PPA, para direktur rumah sakit se-Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Puskesmas Tarempa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Sahtiar menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal melalui sinergi seluruh pihak.
“Komitmen pemerintah daerah sangat jelas, yaitu memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas, meskipun hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab pembiayaan pemerintah daerah,” tegas Sahtiar.
Ia menjelaskan, Forum Kemitraan menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama fasilitas kesehatan sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Melalui forum ini kita dapat mengevaluasi apa yang sudah berjalan, mengidentifikasi berbagai kekurangan, serta menerima masukan dari BPJS Kesehatan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Sahtiar mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian bersama, termasuk kendala teknis dan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan administrasi maupun pembiayaan menghambat pelayanan kesehatan. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama mencari solusi terbaik demi keberlangsungan layanan kepada masyarakat,” katanya.
Sekda juga mengajak seluruh peserta mengikuti pemaparan BPJS Kesehatan secara serius dan aktif menyampaikan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kerja sama fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, sangat diperlukan agar setiap kebijakan dapat berjalan selaras, menghindari kendala administratif, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Usai Forum Kemitraan, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Komunikasi lintas sektor bidang kesehatan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. (KG/Andi)
