23/07/2026
IMG_20260723_182113

Jakarta, — Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyambut hangat kedatangan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Rabu (23/7/2026).

Rombongan wakil rakyat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M T Mopili itu datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan, meliputi Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, Bone Bolango, dan Pohuwato. Di wilayah-wilayah tersebut terdapat sejumlah kawasan transmigrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Idrus menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di kawasan transmigrasi. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi pertanian unggulan yang besar untuk ditingkatkan hasil panen dan produksinya.

“Kendala yang kami hadapi di lapangan adalah infrastruktur jalan, jembatan, dan kebutuhan air bersih yang belum layak bahkan belum ada. Selain itu ada sekolah yang perlu direhabilitasi karena bangunannya sangat mengkhawatirkan,” ujar Idrus.

“Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, rehabilitasi sekolah, dan penyediaan air baku merupakan aspirasi dari masyarakat yang kami bawa ke Jakarta,” tambahnya.

Para wakil rakyat menegaskan, kawasan transmigrasi memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Kementrans Komitmen Perbaiki Infrastruktur dan Lanjutkan Kunjungan Kerja

Viva Yoga menyatakan terbuka menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia menyebut beberapa bulan lalu telah melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara.

Di Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Viva Yoga meresmikan pembangunan dan rehabilitasi toilet SDN 10 Pulubala. Sementara di Kawasan Transmigrasi Sumalata, Gorontalo Utara, ia meresmikan pembangunan dan rehabilitasi toilet, kebutuhan air bersih di SDN 14 Sumalata, serta pembangunan tanggul sungai.

“Selain di dua kabupaten itu, masih ada kawasan transmigrasi di Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango. Nanti saya melakukan kunjungan kerja lagi ke Gorontalo,” ujar Viva Yoga. Pernyataan itu disambut gembira oleh para anggota DPRD.

Terkait infrastruktur, Viva Yoga menyampaikan Kementrans telah merencanakan program rehabilitasi dan peningkatan jalan, saluran air, dan fasilitas umum.

“Program peningkatan infrastruktur fisik ini ada di kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato,” ujarnya. Nilai anggaran untuk peningkatan infrastruktur tersebut mencapai Rp1.374.000.000.

Gencarkan Program Trans Tuntas dan Sinergi Lintas Kementerian

Selain infrastruktur fisik, Kementrans juga tengah gencar merealisasikan program _Trans Tuntas_, yaitu penyelesaian konflik pertanahan dan penerbitan sertipikat Hak Milik (SHM) bagi transmigran.

“Di Provinsi Gorontalo dari target 7.177 bidang lahan, sudah disertipikatkan menjadi SHM sebanyak 3.291 bidang. Sisanya segera kita tuntaskan,” tegas Viva Yoga.

Ia mengakui tidak semua aspirasi dapat dieksekusi langsung oleh Kementrans. Untuk itu, kementerian ini membangun sinergi dengan kementerian terkait. Di bidang pendidikan, Kementrans telah menandatangani MoU dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Sekolah-sekolah di kawasan transmigrasi yang tidak layak akan kita benahi bersama dengan Kemendikdasmen. Berapa sekolah di kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo perlu kita data. Data itu akan kita bahas bersama,” jelasnya.

Viva Yoga juga mengungkapkan potensi sinergi dengan kementerian lain. Beberapa waktu lalu ia telah bertemu dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas pembangunan kampung nelayan dan budidaya ikan darat di kawasan transmigrasi. Program serupa dinilai sangat potensial diterapkan di kawasan transmigrasi Provinsi Gorontalo.

“Kawasan transmigrasi bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menopang daerah,” tutup Viva Yoga.

Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Humas dan Protokol
Kementerian Transmigrasi