NATUNA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (26/8/2026).
Kedatangan Wamenlu bersama rombongan disambut langsung, Bupati Natuna, Cen Sui Lan di Bandara Lanud Raden Sadjad. Setelah beristirahat sejenak, Wamenlu bersama Bupati Natuna melaksanakan rapat koordinasi (rakor) di Kantor Bupati Natuna, Lantai II.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Boy Wijanarko Varianto, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim Wamenlu.
Usai rakor, Arif Havas mengatakan kunjungannya ke Natuna menjadi momentum untuk kembali melihat secara langsung perkembangan daerah yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan Indonesia.
Ia mengungkapkan, Natuna bukan daerah yang asing baginya. Saat menjabat sebagai Deputi Menko Maritim pada 2013 hingga 2017, dirinya cukup sering melakukan kunjungan ke Natuna.
“Waktu saya menjadi Deputi Menko Maritim pada tahun 2013 sampai 2017, saya sering datang ke Natuna. Namun, setelah itu sudah cukup lama saya tidak datang ke sini,” ujar Arif kepada awak media.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan kembali menjalankan tugas di pemerintahan, ia menilai penting untuk kembali mengunjungi Natuna.
Menurutnya, kunjungan tersebut sekaligus untuk membahas berbagai aspek strategis yang berkaitan dengan pengembangan Natuna, terutama sektor perikanan, minyak dan gas (migas), konektivitas serta penguatan ekonomi daerah.
Dorong Kode Internasional Pelabuhan Natuna salah satu agenda yang dibahas dalam rakor adalah upaya mendorong penggunaan kode internasional bagi pelabuhan di Natuna.
Arif mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan terkait kode internasional pelabuhan Natuna, yakni IDSTR.
“Kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan mengenai kode tersebut, yaitu IDSTR. Kami berharap hal ini dapat segera diatur sehingga Natuna bisa mendapatkan dan menggunakan kode internasional tersebut,” katanya.
Menurutnya, keberadaan kode internasional tersebut dapat memberikan dampak luas terhadap aktivitas ekonomi Natuna. Pelabuhan, kata dia, merupakan salah satu pintu penting untuk mendukung kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dan impor. Konektivitas Udara Jadi Perhatian Selain sektor kepelabuhanan, pemerintah juga membahas penguatan konektivitas udara menuju Natuna.
Arif mengaku dirinya datang ke Natuna melalui Batam. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika masih tersedia penerbangan langsung dari Jakarta.
“Dulu, ketika saya sering datang ke Natuna, pernah ada penerbangan langsung dari Jakarta. Sekarang penerbangan langsung sudah sangat terbatas, bahkan hanya ada penerbangan tertentu dalam satu minggu,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah perlu melihat kembali peluang peningkatan frekuensi penerbangan menuju Natuna, termasuk kemungkinan membuka rute langsung dari daerah lain.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Bandung serta kemungkinan konektivitas dengan negara lain, termasuk Singapura, sebagai bagian dari potensi yang dapat dikaji. Namun, pengembangan rute penerbangan tetap harus mempertimbangkan aspek ekonomi, biaya operasional serta prinsip supply and demand.
“Kita perlu melihat potensi yang ada dan bagaimana konektivitas udara ini dapat diperkuat. Tentunya hal tersebut berkaitan juga dengan biaya dan mekanisme supply and demand,” jelasnya.
Perkuat Kapasitas Nelayan Natuna sektor perikanan juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan Wamenlu. Pemerintah tengah mendorong penguatan kapasitas nelayan melalui program pengembangan dan penyaluran kapal perikanan.
Arif mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat armada perikanan Indonesia, mulai dari kapal berkapasitas tertentu hingga kapal berukuran lebih besar. Program tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, penguatan armada menjadi penting agar nelayan Natuna mampu mengoperasikan kapal dengan kapasitas lebih besar sehingga kemampuan penangkapan ikan dan produktivitas dapat meningkat.
Ia menilai sebagian besar nelayan Indonesia saat ini masih menggunakan kapal berukuran relatif kecil. Dari sekitar 3,2 juta nelayan Indonesia, mayoritas masih menggunakan kapal dengan kapasitas terbatas.
“Karena itu, program penguatan kapal perikanan ini bisa menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan komunitas nelayan di Natuna,” katanya.
Belajar dari Program Solar Ice Maker dalam pertemuan tersebut, Arif juga menyampaikan pengalaman kerja sama dengan PPP dan UNDP melalui program penyediaan fasilitas produksi dan penyimpanan es bagi nelayan.
Ia mencontohkan keberhasilan program tersebut di Kawa, Maluku. Sebelumnya, nelayan di wilayah tersebut hanya mampu melaut sekitar satu hari karena keterbatasan es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Melalui program tersebut dikembangkan teknologi solar ice maker, yakni mesin pembuat es yang memanfaatkan energi matahari melalui panel surya.
Arif mengatakan program tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hasil tangkapan nelayan. Sebelum adanya fasilitas penyimpanan dan ketersediaan es, hasil tangkapan yang mengalami kerusakan atau ditolak disebut mencapai sekitar 60 persen. Setelah fasilitas tersebut tersedia, tingkat penerimaan hasil tangkapan meningkat hingga sekitar 99 persen, sedangkan hasil tangkapan yang ditolak hanya sekitar 1 persen.
“Dampaknya, pendapatan nelayan meningkat tajam dan hasil tangkapan juga meningkat,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut, lanjut Arif, menjadi pertimbangan untuk mereplikasi program serupa di daerah lain, termasuk Natuna.
Menurutnya, karakteristik Natuna yang terdiri dari banyak pulau dengan jarak antarpulau cukup jauh membuat fasilitas penyimpanan dan ketersediaan es menjadi salah satu kebutuhan penting bagi nelayan.
“Jadi, kita bisa memikirkan bagaimana model tersebut dapat diterapkan di Natuna untuk membantu meningkatkan kualitas hasil tangkapan, memperkuat pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyambut baik kunjungan Wamenlu beserta rombongan ke Kabupaten Natuna.
Cen Sui Lan menegaskan, aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu landasan utama dalam menyusun visi dan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berdasarkan keinginan pemimpin, tetapi harus mampu menjawab persoalan dan kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Satu-satunya untuk mengusung visi adalah berdasarkan aspirasi yang kita serap dari masyarakat. Jadi, tidak perlu harus mengikuti apa yang kita inginkan sendiri,” ujar Cen Sui Lan.
Ia mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Persoalan-persoalan yang ada harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Itu masalah yang selama ini disampaikan masyarakat,” katanya.
Cen Sui Lan menilai kombinasi antara visi pemerintah dan aspirasi masyarakat menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Natuna sebagai salah satu wilayah strategis Indonesia di kawasan perbatasan. (KG/IK)
