NATUNA – Literasi tidak lagi sekadar aktivitas membaca buku. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, kemampuan masyarakat untuk memilah, memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara bijak menjadi kebutuhan penting.
Semangat itulah yang menjadi pesan utama dalam penutupan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan serta Bimbingan Teknis Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi Se-Kabupaten Natuna Tahun 2026, di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Natuna, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan yang digelar selama tiga hari, 20–22 Agustus 2026, menjadi ruang bagi para pustakawan, guru, pengelola perpustakaan dan pegiat literasi untuk memperkuat kapasitas sekaligus membangun komitmen bersama dalam menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat.
Sebanyak 149 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 50 pustakawan dan pengelola perpustakaan, 50 kepala perpustakaan dan guru, serta 49 pegiat literasi.
Penutupan kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko Varianto, S.E., yang mewakili Bupati Natuna Cen Sui Lan. Hadir pula Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional RI Edi Wiyono, S.Sos., M.Tr.A.P., Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional RI Tri Wisnu Pamungkas, S.Kom., M.Kom., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna H. Erson G.A., S.Sos., M.Si., serta Kepala Diskominfo Natuna H. Ikhwan Solihin, S.E., M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda Natuna Boy Wijanarko Varianto menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran jauh lebih besar daripada sekadar tempat menyimpan dan meminjam buku.
Perpustakaan, menurutnya, merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan dan pusat transfer pengetahuan yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan merupakan jantung pendidikan, pusat transfer pengetahuan, serta salah satu pilar penting dalam meningkatkan budaya dan indeks literasi masyarakat.”
Saat ini, Kabupaten Natuna memiliki 192 perpustakaan yang tersebar di berbagai wilayah, terdiri dari satu perpustakaan daerah, delapan perpustakaan kecamatan, 37 perpustakaan desa, 133 perpustakaan sekolah dan 13 perpustakaan khusus.
Namun, baru 14 perpustakaan yang telah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI. Angka tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan pembenahan.
Boy mengatakan, akreditasi bukan sekadar mengejar predikat, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan perpustakaan memiliki tata kelola dan pelayanan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
Tantangan Natuna sebagai Daerah Kepulauan. Upaya meningkatkan kualitas perpustakaan di Natuna tentu bukan perkara sederhana. Sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang luas dan tersebar, pemerataan layanan perpustakaan menghadapi tantangan geografis, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran serta sumber daya manusia.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap dukungan Perpustakaan Nasional RI dapat terus diperkuat melalui program pendampingan, pembinaan maupun bantuan pengembangan perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Natuna, kata Boy, juga berkomitmen memberikan dukungan terhadap program peningkatan budaya literasi masyarakat.
Sementara itu, Edi Wiyono memberikan apresiasi terhadap antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan selama tiga hari. Ia menekankan bahwa literasi bukan tanggung jawab Dinas Perpustakaan semata, melainkan pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, pustakawan, pegiat literasi dan masyarakat.
“Literasi bukan menjadi pekerjaan satu pihak saja. Ini merupakan pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
Menurut Edi, penguatan literasi informasi memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Generasi yang memiliki kemampuan literasi informasi yang kuat diharapkan tidak mudah menerima informasi begitu saja, tetapi mampu berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menggunakan informasi secara bijak dan bertanggung jawab.
Menutup kegiatan tersebut, Boy berpesan agar seluruh peserta tidak menjadikan bimtek hanya sebagai kegiatan seremonial atau sekadar mendapatkan sertifikat. Pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan harus diterapkan di tempat masing-masing.
Para peserta juga diminta memetakan berbagai persoalan, potensi dan peluang di lingkungan perpustakaan masing-masing, kemudian menyusun program perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
“Seraplah seluruh materi yang telah disampaikan dan implementasikan ilmu tersebut di tempat tugas masing-masing,” pesannya.
Boy juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun, sehingga semakin banyak perpustakaan di Natuna yang memenuhi standar nasional dan memperoleh akreditasi.
Dengan ditutupnya kegiatan tersebut, gerakan literasi di Natuna diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan.
Dari perpustakaan, dari sekolah, dari desa, dan dari tangan para pegiat literasi, diharapkan lahir masyarakat Natuna yang lebih cerdas memilih informasi, lebih kritis berpikir, dan lebih siap menghadapi masa depan. (KG/IK)
