NATUNA – Kunjungan kerja pimpinan MPR RI ke Kabupaten Natuna diharapkan menjadi momentum untuk memperjuangkan berbagai persoalan strategis yang masih dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan mengatakan, sejumlah persoalan telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI, mulai dari kesejahteraan masyarakat, sektor kesehatan hingga dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak daerah.
“Masyarakat Natuna sangat bergembira dengan adanya kunjungan kerja ini. Kami berharap kunjungan ini bisa menjawab persoalan-persoalan di Natuna,” kata Cen Sui Lan saat di Wawancara di Rumah Dinas Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, Natuna merupakan daerah perbatasan yang menjadi bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, perhatian dan kehadiran pemerintah negara dinilai sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang layak.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah DBH. Cen menyebut terdapat sekitar Rp89 miliar DBH yang masih menjadi kurang bayar, terutama untuk periode 2023 hingga 2024.
“Bagi sebagian daerah Rp89 miliar mungkin kecil. Tetapi bagi Natuna, Rp90 miliar itu sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak meminta sesuatu yang berada di luar hak Natuna. Pemkab Natuna hanya berharap hak daerah tersebut dikembalikan dan dapat segera direalisasikan.
“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya meminta hak dikembalikan kepada Natuna,” tegasnya.
Menurut Cen, DBH tersebut memiliki dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program masyarakat, termasuk sektor kesehatan, pemberdayaan UMKM dan pembangunan daerah.
“Di dalamnya ada anggaran untuk kesehatan, ada anggaran untuk UMKM, ada anggaran untuk pembangunan. Itu menjadi hak Natuna,” katanya.
Cen mengatakan, Pemkab Natuna terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari penyelesaian terkait persoalan tersebut. Ia berharap informasi mengenai kondisi dan mekanisme pembayaran DBH dapat segera mendapatkan kepastian.
“Kita tetap harus berkoordinasi dengan pusat karena saya tidak mungkin bekerja sendiri,” ujarnya.
Selain persoalan DBH, Cen juga menyinggung persoalan warga Natuna yang dikabarkan berada di luar negeri dan berkaitan dengan status sebagai tentara asing.
Ia mengatakan Pemkab Natuna masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai persoalan tersebut.
“Apapun itu, pemerintah Kabupaten Natuna sangat berduka. Kami sangat berduka ada anak-anak kami yang harus sampai ke luar negeri sebagai tentara,” katanya.
Cen menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen ikut mencari penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Perlu ditegaskan, apapun itu tidak boleh ada warga negara Indonesia menjadi tentara,” ujarnya.
Bupati Natuna berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam kunjungan kerja pimpinan MPR RI tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Natuna.
“Semoga apa yang kita sampaikan bisa ditindaklanjuti dan bisa membawa manfaat besar bagi Natuna,” pungkasnya. (KG/IK)
