Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat di wawancara. (Foto:IK)
NATUNA – Ketika pemerintah mendorong digitalisasi bantuan sosial, Kabupaten Natuna justru harus berhadapan dengan persoalan mendasar: sinyal internet dan listrik.
Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat proses registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Natuna tidak semudah daerah dengan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur yang lebih memadai. Namun, kendala tersebut tak membuat Pemerintah Kabupaten Natuna menghentikan langkah.
Sebaliknya, pemerintah daerah memasang target 50 persen dari total Kepala Keluarga (KK) di Natuna dapat masuk dalam registrasi Perlinsos Digital.
Target itu ditegaskan Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat memimpin rapat percepatan registrasi Perlinsos Digital bersama seluruh pemerintah desa dan kelurahan se-Kabupaten Natuna secara daring, Senin (9/11/2026).
Cen meminta seluruh jajaran pemerintah desa dan kelurahan memahami bahwa penerapan sistem digital di Natuna membutuhkan pendekatan yang berbeda karena kondisi geografisnya.
“Tantangan yang kita hadapi di Natuna ini luar biasa. Kondisi geografis Kabupaten Natuna berbeda dengan kabupaten lain yang memiliki wilayah daratan luas dan akses infrastruktur yang lebih mudah. Karena itu, pelaksanaan sistem registrasi Perlinsos Digital tidak bisa sepenuhnya disamakan,” ujar Cen Sui Lan.
Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada keterbatasan sinyal. Petugas di lapangan juga harus menghadapi kendala ketika sistem mengalami kepadatan akses hingga jaringan internet kembali terputus.
“Ketika kita sudah berupaya memasukkan data masyarakat melalui sistem, terkadang sistem tidak dapat menerima karena sedang sibuk atau mengalami antrean. Setelah menunggu antrean, terkadang jaringan internet kembali tidak tersedia,” katanya.
Kondisi itu menjadi tantangan serius karena data menjadi pintu awal untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan mendapatkan perlindungan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purwanti, menegaskan target 50 persen bukan berarti seluruh warga yang masuk registrasi otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
Registrasi merupakan tahapan awal untuk memperluas basis data. Setelah itu, data akan melalui proses verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
“Target kita adalah mendaftarkan sebanyak 50 persen dari seluruh jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Natuna melalui program registrasi Perlindungan Sosial Digital,” jelas Purwanti.
Ia mengatakan, perluasan registrasi dilakukan agar masyarakat yang berpotensi memenuhi persyaratan bantuan sosial tidak terlewat hanya karena belum masuk dalam basis data.
Dengan demikian, keberhasilan program di Natuna bukan hanya ditentukan oleh kemampuan petugas menginput data, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadapi persoalan geografis, jaringan internet dan listrik yang masih menjadi tantangan di wilayah kepulauan.
Bagi Natuna, digitalisasi perlindungan sosial kini bukan sekadar persoalan memindahkan pendataan ke dalam sistem digital. Tantangannya adalah memastikan teknologi tetap mampu menjangkau warga, bahkan ketika sinyal dan infrastruktur belum sepenuhnya bersahabat. (KG/IK)
