Batam, – Upaya membungkam pers kembali terjadi di Batam. Seorang pria berinisial P diduga meminta pimpinan redaksi http://BintangBaruNews.com, Haris Dianto, untuk menurunkan (take down) berita tentang peredaran rokok ilegal.
Tidak hanya itu, P juga melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Ia menyebut wartawan tidak punya gaji dan hanya mengharapkan “abu-abu di lapangan” dari kerja sama dengan instansi.
Persoalan bermula setelah http://BintangBaruNews.com menerbitkan berita berjudul _“Rokok Ilegal Merek Lenox Marak di Kepri, Kinerja dan Pengawasan Bea Cukai Batam Dipertanyakan Publik”_ pada 9 November 2026.
Sehari setelah berita tayang, P menghubungi Haris melalui WhatsApp dan meminta berita tersebut dihapus.
Haris pun mempertanyakan kapasitas P dan alasan permintaan tersebut. Namun jawaban yang diterima justru memicu keberatan.
“Saya bantu wartwan juga bg, saling paham lah kalau wartawan gaji tak, cuma berharap sama abu” di lapangan sama kerjasama instansi,” tulis P dalam pesan WhatsApp.
Saat diminta menjelaskan maksudnya, P menjawab singkat: _”Artikan Sendiri om.”
Bagi Haris, pernyataan itu bukan sekadar salah pilih kata. Istilah “abu-abu di lapangan” yang dikaitkan dengan penghasilan wartawan berpotensi membangun stigma seolah profesi wartawan identik dengan praktik tidak transparan.
“Saya keberatan dengan pernyataan tersebut. Jangan sampai profesi wartawan digeneralisasi seolah-olah dalam menjalankan tugas jurnalistik hanya mengharapkan sesuatu yang abu-abu di lapangan. Wartawan bekerja berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kode etik, bukan berdasarkan asumsi atau stigma seperti itu,” tegas Haris.
Haris menegaskan, jika ada pihak yang merasa dirugikan pemberitaan, mekanisme yang benar adalah menyampaikan klarifikasi, koreksi, atau hak jawab kepada redaksi, bukan meminta take down sepihak.
“Kalau memang ada keberatan terhadap pemberitaan, silakan sampaikan berdasarkan fakta. Kami terbuka terhadap klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab. Tetapi jangan kemudian menggeneralisasi wartawan seolah-olah bekerja dengan mengharapkan sesuatu yang abu-abu di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pemberitaan tentang rokok tanpa pita cukai adalah isu kepentingan publik dan pengawasan penegakan hukum cukai, sehingga harus dinilai dari fakta dan dokumen, bukan dari tekanan.
Atas pernyataan tersebut, Haris memberikan waktu 2×24 jam kepada P untuk mengklarifikasi maksud ucapannya.
“Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada klarifikasi atau penjelasan yang dapat meluruskan maksud pernyataan tersebut, saya akan mempertimbangkan untuk melayangkan somasi secara personal. Saya ingin ada penjelasan yang jelas, karena persoalan ini menyangkut kehormatan dan integritas profesi wartawan,” tegas Haris.
Meski demikian, Haris tetap mengedepankan penyelesaian secara profesional. Somasi dimaksudkan sebagai ruang untuk meluruskan pernyataan, bukan untuk menghalangi hak keberatan terhadap pemberitaan.
“Kritik terhadap pemberitaan silakan, koreksi jika ada kekeliruan juga silakan. Tetapi jangan merendahkan atau membangun stigma terhadap profesi wartawan. Pers harus tetap independen, dan kehormatan profesi juga harus dijaga,” tutup Haris.
Redaksi menegaskan pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumentasi percakapan WhatsApp antara Haris Dianto dan pihak berinisial P. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi kepada yang bersangkutan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
