NATUNA – Pengelolaan dana desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Natuna. Sebanyak 140 kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Natuna dibekali pemahaman pengelolaan keuangan untuk mencegah kesalahan administrasi hingga potensi penyimpangan anggaran.
Pelatihan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Natuna itu berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, di Gedung Sri Serindit, Natuna.
Kepala DPMD Natuna sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Suhardi, mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi penting karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan sekaligus pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pelatihan sangat penting kita laksanakan yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengawasan, pengendalian, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Suhardi.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat pengelolaan keuangan desa, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman regulasi, ketidaktepatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, hingga lemahnya penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.
Karena itu, kepala desa dan sekretaris desa tidak hanya dituntut mampu menyusun anggaran, tetapi juga memahami seluruh proses pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, menegaskan bahwa dana desa bukan sekadar angka dalam dokumen APBDes. Anggaran tersebut merupakan amanah masyarakat yang harus dikembalikan dalam bentuk manfaat pembangunan dan pelayanan publik.
“Dana yang dikelola oleh pemerintahan desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Khaidir.
Ia mengingatkan agar anggaran desa tidak justru menjadi sumber persoalan karena lemahnya administrasi maupun ketidakpahaman aparatur terhadap aturan.
Setiap rupiah yang dibelanjakan, kata dia, harus memiliki manfaat dan dampak yang jelas bagi masyarakat. Prioritas penggunaan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan nyata, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Khaidir juga menekankan pentingnya transparansi. Masyarakat harus mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, hingga dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan para kepala desa agar tidak menjadikan jabatan sebagai ruang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
“Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, DPMD Natuna menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri Natuna, Polres Natuna, Inspektorat Daerah, serta BPKPD Natuna.
Kehadiran unsur pemerintah, aparat penegak hukum dan pengawasan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada aparatur desa, mulai dari aspek regulasi, hukum, pengawasan hingga teknis administrasi keuangan.
Khaidir berharap pelatihan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing desa.
“Saya berharap melalui pelatihan ini, seluruh peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing,” tutupnya.
Pelatihan tersebut dibiayai melalui APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026. (KG/IK)
