Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat di wawancara. (Foto:IK)
NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan meminta seluruh kepala desa bersama pemerintah daerah bekerja keras memastikan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berjalan sukses. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak kehilangan hak hanya karena terkendala jaringan internet, listrik maupun proses verifikasi digital.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan pendataan berjalan maksimal di tengah kondisi Natuna sebagai daerah kepulauan dengan infrastruktur digital yang belum merata.
“Bagaimana Perlinsos ini sukses, bagaimana masyarakat harus sejahtera. Bagi penerima bantuan sosial tidak boleh ada kendala,” tegas Cen. Hal itu disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan saat di Wawancara, Selasa (10/10/2026).
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah proses registrasi yang membutuhkan pemindaian wajah secara langsung. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika penerima bantuan merupakan warga lanjut usia yang tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas.
“Kepala desa bahkan sudah membawa orang mencari sinyal. Kalau anak-anak muda kita anggap bawa, ayo kita ke sebelah sana, bisa. Begitu antusiasnya masyarakat kita, kita mau mencari sinyal untuk menerapkan aplikasi itu,” ujarnya.
Namun, persoalan menjadi lebih sulit ketika warga yang harus menjalani verifikasi merupakan orang tua. Mereka tidak selalu memungkinkan dibawa berpindah-pindah lokasi hanya untuk mendapatkan jaringan internet.
“Tetapi ada kendala lagi, bagaimana kalau penerimanya orang tua?” kata Cen.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Cen meminta proses pendataan tetap dikejar.
Ia menyebut target awal 50 persen harus dapat dicapai agar masyarakat yang menjadi sasaran program tidak terlewat dalam sistem.
“Target awalnya itu ketika kendala ini, 50 persen harus kita kejar, mau tidak mau. Kalau tidak, bagi penerima akan tercancel,” tegasnya.
Karena itu, Cen meminta agar pemerintah pusat juga menyiapkan solusi bagi daerah yang belum mampu menjalankan seluruh proses secara digital.
“Solusinya secara digital kita terkendala, apa ada secara manual? Semua,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Natuna bersama para kepala desa tidak akan tinggal diam.
Pemerintah daerah akan terus mencari jalan keluar agar pendataan tetap berjalan dan masyarakat penerima bantuan sosial tidak dirugikan oleh keterbatasan infrastruktur.
Cen mengatakan persoalan jaringan internet dan listrik telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia bahkan berencana menyampaikan langsung kebutuhan tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Digital agar Natuna mendapat prioritas dalam penguatan infrastruktur internet.
“Besok saya akan bicara dengan Menteri Kominfo, menyampaikan bahwa Natuna perlu diprioritaskan mengenai internet,” katanya.
Menurut Cen, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena terdapat sejumlah layanan jaringan Bakti yang disebut akan menarik diri dari sejumlah wilayah. Ia berharap perubahan skema layanan tidak membuat masyarakat Natuna kehilangan akses internet.
“Kalau Bakti sudah menarik diri, masyarakat tidak akan keberatan kalau diubah menjadi komersil. Bakti itu kan subsidi. Kita, masyarakat mau bersedia asal ada internet,” tegasnya.
Bagi Cen, persoalan internet di Natuna bukan sekadar kebutuhan komunikasi. Ketersediaan jaringan kini berkaitan langsung dengan pelayanan publik, termasuk pendataan dan penyaluran bantuan sosial berbasis digital.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat melihat kondisi Natuna secara khusus sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan. Dukungan terhadap infrastruktur internet dan listrik dinilai menjadi faktor penting agar program Perlinsos dapat berjalan efektif serta memastikan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan bantuan.
“Semangat masyarakat kita sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita mencari solusi supaya kendala yang ada tidak menghambat mereka,” pungkasnya. (KG/IK)
