Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memimpin Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir. (Foto: andi)
ANAMBAS (Kepriglobal.com) – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memimpin Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Sahtiar, S.H., M.M. itu melibatkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pembangunan Indonesia Barat beserta jajaran, Forkopimda, OPD Provinsi Kepulauan Riau, OPD Kabupaten Kepulauan Anambas, serta para pemangku kepentingan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Madrilzam, mengatakan FGD menjadi wadah untuk menghimpun masukan daerah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Masukan dari daerah sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil wilayah kepulauan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masih terus berproses di tingkat pusat. Karena itu, diperlukan masukan yang komprehensif agar kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan dapat dirumuskan secara tepat dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya.
Sementara itu, Bupati Aneng menegaskan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.
“Anambas membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat agar potensi yang kami miliki dapat berkembang optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Aneng.
Menurutnya, pembangunan daerah kepulauan memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan wilayah daratan. Keterbatasan transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, hingga akses pelayanan publik menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada daerah kepulauan.
“Aspirasi dan data yang kami sampaikan di forum ini diharapkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, sehingga semakin banyak program strategis yang dapat diwujudkan di Anambas,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Aneng mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menyampaikan data serta masukan yang akurat sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Mari kita berikan masukan yang konstruktif agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tutupnya. (KG/Andi)
