NATUNA – Persoalan mahalnya harga tiket pesawat dan tertundanya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi dua isu strategis yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) saat melakukan kunjungan kerja di Natuna, Selasa (14/7/2026).
Isu tersebut mengemuka dalam agenda Courtesy Call yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna. Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Cen Sui Lan, tingginya biaya transportasi udara masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat maupun dunia usaha. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya membatasi mobilitas warga, tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi di Natuna yang memiliki potensi sumber daya alam dan wisata bahari yang besar.
“Sebagai daerah perbatasan, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait konektivitas transportasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah,” ujar Cen Sui Lan.
Selain persoalan transportasi, Bupati juga menyoroti belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterlambatan tersebut berdampak pada perputaran ekonomi daerah serta pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Kunjungan Tim Kedeputian Geostrategi DPN merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) untuk menghimpun berbagai masukan strategis dari daerah, khususnya kawasan perbatasan yang memiliki nilai penting bagi kepentingan nasional.
Rombongan dipimpin Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional selaku Ketua Tim dan diterima langsung oleh Bupati Natuna didampingi Wakil Bupati Jarmin Sidik, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Tim menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional memiliki mandat membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pertahanan, termasuk memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan penguatan wilayah perbatasan.
Tim DPN menyatakan akan membawa berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis nasional. Khusus terkait Dana Bagi Hasil, tim juga akan melakukan pendalaman sebelum dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Ekonomi untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai tantangan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
