REMPANG — Suasana di kawasan Pulau Rempang kembali diselimuti ketegangan setelah terjadi adu argumen sengit antara warga setempat dengan aparat kepolisian terkait akses masuk kampung dan pengecekan patok batas wilayah. Insiden tersebut dipicu oleh miskomunikasi fatal di lapangan, di mana warga mencurigai adanya pemasangan patok lahan baru secara sepihak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, peristiwa bermula ketika sejumlah aparat kepolisian mendatangi area perbatasan kampung untuk melakukan pengecekan patok yang telah ada sebelumnya. Kehadiran aparat ini didasari oleh permintaan resmi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam guna memastikan batas-batas koordinat lahan pembangunan.
Namun, kedatangan aparat tanpa adanya sosialisasi awal yang jelas langsung disambut dengan kecurigaan oleh warga Rempang. Masyarakat yang masih trauma dengan konflik agraria terdahulu menganggap tindakan aparat tersebut sebagai upaya penyelundupan dan pemasangan patok lahan baru secara sepihak di atas tanah adat mereka. Adu mulut dan perdebatan alot mengenai hak akses masuk perkampungan pun tidak terhindarkan.
Merespon ketegangan yang kembali membara ini, Panglima Utama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kepulauan Riau, Dato’ Farizal, angkat bicara. Ia mengimbau dengan sangat agar aparat kepolisian maupun masyarakat setempat dapat menahan diri agar situasi kondusif tetap terjaga dan tidak berujung pada bentrokan fisik yang merugikan semua pihak.
Dato’ Farizal secara khusus menyoroti kinerja BP Batam selaku otoritas pengembang kawasan. Menurutnya, konflik demi konflik yang terjadi di Rempang terus berulang akibat ketidakmampuan lembaga tersebut dalam membangun pola komunikasi yang persuasif, transparan, dan inklusif kepada masyarakat lokal.
”BP Batam mestinya membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat, tentang adanya pengecekan patok dan lain sebagainya sehingga tidak menimbulkan gesekan. Sebagai lembaga otoritas, mereka terlihat tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga memicu konflik di tengah masyarakat,” papar Dato’ Farizal tegas.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan dilaporkan berangsur kondusif setelah kedua belah pihak sepakat menahan diri. Namun, warga menegaskan akan tetap bersiaga mengawasi setiap aktivitas pengukuran atau pematokan lahan yang dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan perangkat RT/RW dan tokoh adat setempat demi menjaga keutuhan kampung halaman mereka. KG/R
